Walah, Demi Usir PKL, Pemkot Malang Minta Bantuan Kekuatan Militer

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa mangkal di kawasan Pasar Besar terkejut dengan sikap Pemerintahan Kota Malang, yang menerjunkan militer guna mengusir mereka dari tempat berjualan. PKL beranggapan sudah menjadi musuh negara karena pekerjaannya itu.

“Saya kaget. Benar-benar kaget, kenapa pasukan yang biasa dipakai berperang ikut dalam operasi gabungan besok. Kami bukan musuh negara,” ungkap Hariono, Ketua Paguyuban PKL Putihan di Jl Pasar Besar saat ditemui Surya, Sabtu (25/7/2015).

Hariono menjelaskan langkah Pemkot Malang saat ini diluar kebiasaan pemerintah kota di periode yang lalu. Ini karena PKL tak pernah diajak berbicara, sebelum dipindah ke tempat berjualan yang baru.

Selain itu, mereka juga tak pernah mendapat jaminan bahwa barang dagangan mereka tetap laku usai direlokasi. Oleh karena itu, PKL kembali berjualan ke lokasi semula walaupun Pemkot Malang telah memiliki tempat di Jl Ade Irma Suryani.

“Pemindahan kemarin itu sepihak, dan kami tak pernah dibina oleh Pemkot Malang selama ini,” tambah dia.

Hariono menambahkan seluruh pedagang yang dibawah naungannya tak setuju dengan rencana Wali Kota Malang, M Anton, yang melibatkan militer dalam pembersihan PKL.

Selain itu, pedagang buah yang biasa mangkal di sana juga tak sepakat dengan rencana Pemkot Malang ini. Mereka bahkan sudah menyiapkan spanduk khusus atas rencana Pemkot Malang ini.
Spanduk yang berisi tulisan ‘Pak Wali Kota, Kami Lapar, Kami Butuh Makan’ ini akan mereka pasang di sekitar Jl Pasar Besar.

“Kami berharap Pemkot Malang bisa memberi ruang mediasi. Tidak asal bersihkan saja, apalagi sampai harus melibatkan militer,” tambah Hariono.

Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono juga tak sepakat dengan rencana tersebut. Ia memaparkan Pemkot Malang harus memulai upaya yang lebih persuasif daripada mengusir PKL dengan melibatkan militer.

“PKL itu maunya didekati, diorangkan, atau pendekatan-pendekatan lain yang lebih elegan. Mereka juga orang Malang yang mencari makan di sini,” kata Arief.

Meski demikian, ia sepakat jika PKL di Kota Malang harus ditata. “Persoalan PKL ini dilematis. Di satu sisi, Pemkot Malang harus menata. Di sisi lain, Pemkot harus menertibkan mereka, tetapi ya tidak perlu harus unjuk kekuatan seperti ini. Mereka harus didekati baik-baik,” tambahnya.

Ia berharap Pemkot Malang bisa meninjau keputusan tersebut, dan lebih mendorong Satpol PP atau Dinas Pasar untuk membina PKL. Dengan begitu, insiden penyerangan PKL beberapa waktu lalu tak terulang kembali.

Sekadar diketahui, Pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mulai melakukan penjagaan di kawasan Pasar Besar dan Alun-alun Merdeka mulai Senin. Pasukan gabungan akan berjaga-jaga di enam titik di kawasan itu mulai pagi hingga malam.

Operasi gabungan tersebut melibatkan Lanal, Paskhas, Kodim, Korem, Kostrad, Yonif 512, dan Polres Malang Kota.

Selama pengamanan itu, Pemkot Malang akan melakukan relokasi pada 80 PKL di kawasan Pasar Besar ke Jl Ade Irma Suryani. Pemkot Malang terus melakukan pendekatan kepada para PKL agar pindah.