Malang Raya

Ikut Program Nasional Legalisasi Aset, Warga Tetap Dipungut Biaya

Pertama kali, ia mengeluarkan uang Rp 500.000, lalu sebelum mengambil sertifikat, ia juga harus membayar administrasi Rp 350.000.

Ikut Program Nasional Legalisasi Aset, Warga Tetap Dipungut Biaya
SURYAMALANG.COM/Samsul Hadi
Wali Kota Malang, M Anton, secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah ke warga Lesanpuro yang ikut program nasional legalisasi aset dari BPN Kota Malang, Rabu (5/8/2015). 

SURYAMALANG.COM, KEDUNGKANDANG - Sebanyak 56 warga Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang ikut program nasional (prona) legalisasi aset telah menerima sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Rabu (5/8/2015).

Warga mengaku tetap membayar biaya administrasi meski program sertifikasi tanah massal itu gratis.

Sepeti diungkapkan Sukariadi, warga RT 6 RW 1 Kelurahan Lesanpuro. Sukariadi mengaku dua kali mengeluarkan biaya administrasi untuk pengurusan syarat-syarat ikut prona legalisasi aset. Pertama kali, ia mengeluarkan uang Rp 500.000, lalu sebelum mengambil sertifikat, ia juga harus membayar administrasi Rp 350.000.

"Yang memungut biaya ketua RW. Karena yang mengurusi program ini ketua RW. Kami tidak repot sama sekali, hanya tahu sertifikat sudah jadi," kata Sukariadi usai menerima sertifikat tanah di kantor Kelurahan Lesanpuro.

Hal sama dikatakan Hidayat (40), juga warga RT 6 RW 1 Kelurahan Lesanpuro. Ia juga mengeluarkan biaya administrasi untuk pengurusan syarat-syarat pengajuan ikut prona. Menurutnya, biaya administrasi itu sudah disepakati bersama.

"Kami tidak repot, semua sudah diuruskan sama RW. Kalau ngurusi sendiri, saya malah tidak bisa kerja," ujarnya.

Lurah Lesanpuro, Yayan mengatakan pengurusan persyaratan pengajuan prona memang diserahkan ke RT dan RW. RT dan RW yang sibuk mengurus pengajuan prona. Untuk biaya pembelian materi, map, dan transportasi, RT dan RW membuat kesepakatan dengan warga sendiri.

"Sudah ada kesepakatan bersama. Karena RT dan RW yang repot wira-wiri ngurusi surat-surat," katanya.

Ketua RW 1 Kelurahan Lesanpuro, Sutikno menyatakan memang sudah ada kesepakatan dengan warga soal biaya pengurusan persyaratan pengajuan prona. Karena semua pengurusan surat-surat pengajuan prona dilakukan oleh RT dan RW. Biaya itu untuk membeli materai, map, dan transportasi panitia.

"Warga tahunya sertifikat jadi. Tidak perlu repot wira-wiri ke kantor kelurahan dan kantor BPN. Mereka juga sudah sepakat dengan biaya itu," katanya.

Halaman
12
Penulis: Samsul Hadi
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved