Malang Raya

Pemkot Malang Gelontor Rp 100 Miliar untuk Kelurahan di 2016

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda menyebutkan, 5 persen dari nilai APBD harus diberikan ke kelurahan.

Pemkot Malang Gelontor Rp 100 Miliar untuk Kelurahan di 2016
dok
wali Kota Malang, M Anton 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemkot Malang mengalokasi anggaran Rp 100 miliar untuk kelurahan pada 2016. Dengan angka itu, berarti tiap kelurahan di Kota Malang akan mendapatkan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar sampai Rp 2 miliar dari Pemkot Malang.

Wali Kota Malang, M Anton mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda menyebutkan, 5 persen dari nilai APBD harus diberikan ke kelurahan. Nilai APBD Kota Malang sekitar Rp 2 triliun. Berarti 5 persen dari Rp 2 triliun sekitar Rp 100 miliar. Sedangkan jumlah kelurahan di Kota Malang ada 57 kelurahan.

Berarti tiap kelurahan rata-rata akan mendapatkan gelontoran anggaran sekitar Rp 1,8 miliar sampai Rp 2 miliar.

"Penerapannya tinggal menunggu (PP) Peraturan Pemerintah saja. Kalau PP-nya tahun ini sudah keluar, berarti alokasi anggaran untuk kelurahan bisa dilakukan 2016," kata Anton, Jumat (7/8/2015).

Dikatakannya, dengan berlakunya UU itu, dana yang diberikan ke kelurahan cukup besar. Selama ini, kelurahan hanya menerima dana dari APBD sekitar 750 juta. Anggaran itu dibagi dengan LPMK. Kelurahan hanya mendapatkan Rp 250 juta dan LPMK mendapatkan Rp 500 juta.

"Kami berharap pembangunan di tingkat kelurahan semakin cepat dengan adanya tambahan anggaran ini," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Wasto mengatakan sudah mendapatkan sosialisasi soal penambahan dana untuk kelurahan dari pemerintah pusat. Sekarang, Pemkot Malang sedang mempersiapkan sumber daya manusia untuk penyaluran dana untuk kelurahan.

Menurutnya, dana untuk kelurahan itu akan diserahkan melalui masing-masing kecamatan. Kecamatan yang menjadi kuasa pengguna anggaran. Kelurahan hanya mengusulkan program pembangunan ke kelurahan.

"Dengan berlakunya UU itu, kelurahan sudah bukan SKPD lagi, tapi menjadi unit dari kecamatan. Kelurahan hanya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan," katanya.

Camat Blimbing, Alie Mulyanto mengatakan, masih perlu menyiapkan sumber daya manusia di tiap kelurahan untuk merealisasikan tambahan anggaran. Pegawai di kelurahan harus diberi pelatihan soal manajemen anggaran dan menyusun program pekerjaan. Selain itu, jumlah pegawai di kelurahan juga harus ditambah.

"Masih perlu peningkatan SDM pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Khususnya untuk penyusunan program pekerjaan. Nanti ada bimbingan teknis dari Pemkot Malang," katanya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved