Malang Raya

MCW Waspadai Kampanye Terselubung Lewat Media

Anggaran pemberitaan di media oleh Pemkab Malang juga mendapat sorotan dari MCW (Malang Corruption Watch).

SURYAMALANG.COM/Sulvi Soviana
Suasana rilis survei soal pilkada Kabupaten Malang yang digelar Universitas Brawijaya, Rabu (24/6/2015) 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Anggaran pemberitaan di media oleh Pemkab Malang juga mendapat sorotan dari MCW (Malang Corruption Watch).

Sehingga dilakukan penelitian anggaran pemberitaan media massa yang digelontorkan selama 5 tahun, yaitu tahun 2011-2015.

Ulumuddin ZI, peneliti anggaran MCW menyatakan, selama lima tahun terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Terutama pada 2013 sampai 2015.

"Pada 2011 dan 2012 kerja sama pemberitaan media massa dikeluarkan tidak terlalu banyak oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang," ungkap Ulumuddin kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (8/9/2015).

Namun pada 2013-2015, kenaikan signifikan karena anggaran langsung membengkak untuk program kerja sama informasi dengan media massa dengan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Ia menyebutkan 2013 sebesar Rp 1.705.606.000. Kemudian pada 2014 sebesar Rp 1.918.891.000 dan 2015 menjadi Rp 2.206.917.100. Data itu dirangkum MCW dari sumber perda APBD Tahun Anggaran (TA) 2013-2015.

Ia melihat, momentum pilkada serentak seperti akan datang rawan disalah gunakan sebagai media kampanye terselubung.

Ia menilai, pemberitaan-pemberitaan di media massa tendesius memunculkan sosok incumbent yang mencalonkan kembali.

Katanya, pemberitakan hasil pembangunan daerah tidak masalah. Namun yang perlu dilihat adalah substansi yang ditonjolkan. Apakah informasi, grafis dan gambarnya? Sehingga ia mengharapkan media massa juga harus punya objektifitas dan netralitas dalam momentum pemberitaan pilkada serentak ini.

Ia mengharapkan, kerjasama dengan media massa dengan konten yang telah dan sering kita lihat setiap hari sebaiknya anggaran sebanyak itu dihentikan dahulu atau diperbaiki kontennya agar lebih netral.

"Sebab itu rawan dengan indikasi penggunaan dana APBD untuk kepentingan politik dan media massa," ujar dia.

MCW menyarankan ke dewan kedepan dalam penganggaran, program dan kegiatan yang narsis seperti ini dikurangi saja. Sebab yang dibutuhkan masyarakat bukan hasil laporan yang dipulikasikan di media tapi dampak pembangunan yang dirasakan yaitu kesejahteraan.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved