Breaking News:

Malang Raya

Ditutup Satpol PP, Begini Reaksi Bos Panti Pijat

Pemilik panti pijat Putri Hapsari di Desa Mojorejo, Prapto mengatakan, sebenarnya perizinan yang diperlukan untuk usaha panti pijat telah dilakukan

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: fatkhulalami
SURYAMALANG.COM/Achmad Amru Muiz
Petugas Sarpol PP Kota Batu memasang segel penghentian operasional Panjat Putri Hapsari karena belum memiliki izin operasional di jalan raya Mojorejo Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu, Senin (9/11/2015). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Tempat usaha disegel dan dihentikan operasionalnya oleh Satpol PP, pemilik panti pijat Putri Hapsari hanya bisa pasrah. Ini setelah usaha panti pijat yang dijalankan pemilik memang belum mengantongi izin operasional resmi dari Pemkot Batu.

Pemilik panti pijat Putri Hapsari di Desa Mojorejo, Prapto mengatakan, sebenarnya perizinan yang diperlukan untuk usaha panti pijat telah dilakukan dan prosesnya kini sudah ada di Kecamatan Junrejo. Ini setelah izin dari warga sekitar, RT, RW, dan Kantor Desa telah didapat semuanya.

"Setiap kali kami tanya selalu dijawab menunggu ditanda tangani pak Camat, dan hingga kini izin tersebut belum turun juga sampai tempat usaha ini disegel Satpol PP. Kami tidak tahu mengapa izin yang kami ajukan belum selesai," kata Prapto, Senin (9/11/2015).

Dijelaskan Prapto, sebelum memindah tempat usaha panti pijat di jalan raya Mojorejo pihaknya membuka usaha di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Hanya saja, ditempat tersebut usaha panti pijatnya tidak berkembang seperti diharapkan.

Bahkan, pendapatan dari panti pijat untuk membayar listrik dan air seringkali masih kurang.

Oleh karena itu, ungkap Prapto, pihaknya memindah usaha panti pijat ke wilayah Desa Mojorejo yang lokasinya cukup ramai dan banyak warga yang membutuhkan jasa pijat datang. Dimana di tempat panti pijat Putri Hapsari itu ada lima kamar dengan enam tenaga pemijat yang rata-rata berumur 25 tahun ke atas.

Untuk sekali pijat, dirinya mematok tarif sekitar Rp 50 ribu.

"Hasilnya di sini lumayan bagus ketimbang di tempat usaha sebelumnya. Dalam sehari ada 4 - 5 orang yang mampir untuk pijat. Dan kami hanya bisa pasrah tempat usahanya ditutup Satpol PP sampai ada izinnya. Kami ikuti saja aturanya meski terpaksa nganggur tidak bisa melanjutkan usaha ini," tutur Prapto yang mengaku bingung untuk membayar kontrakan rumah usaha panti pijat Rp 10 juta pertahun itu.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved