Malang Raya

Pejabat Kota Batu Terancam Tidak Gajian Selama Enam Bulan, kok Bisa?

Eddy Rumpoko masih menjumpai mata anggaran program kegiatan SKPD yang dinilainya copy paste. Banyak mata anggaran kunjungan kerja dan studi banding

Pejabat Kota Batu Terancam Tidak Gajian Selama Enam Bulan, kok Bisa?
SURYAMALANG.COM/achmad amru muiz
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Wawalikota Batu Punjul Santoso bersama Ketua DPRD Batu Cahyo Edi Purnomo beserta dua pimpinan DPRD hadir dalam rapat Paripurna, Selasa (1/9/2015). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Sinyal APBD 2016 akan ditunda pengesahannya sudah terlihat sejak Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menggelar rapat dengan seluruh SKPD Kota Batu, Senin (30/11/2015) sore.

Dimana dalam rapat tersebut, Eddy Rumpoko masih menjumpai mata anggaran program kegiatan dari SKPD yang dinilainya copy paste. Dan banyak mata anggaran kunjungan kerja dan studi banding SKPD yang dinilai tidak penting dilakukan.

"Kegiatan yang hanya copy paste itu akan berisiko pada pejabat. Dan studi banding melalui kunjungan kerja selalu kami perhatikan banyak dilakukan di awal tahun dan akhir tahun tapi kurang ada manfaatnya," kata Eddy Rumpoko, Selasa (1/12/2015).

Khusus untuk studi banding, menurut Eddy Rumpoko, harus diperhatikan manfaat yang bisa diambil. Namun dari evaluasi ternyata kunjungan kerja yang dilakukan lebih sekedar rekreasi ke daerah lain. Bahkan, ada kecenderungan progran rekreasi yang dikemas menjadi kunjungan kerja kedinasan.

"Makanya, kunker itu tidak dilakukan lagi bila kurang bermanfaat, ini sebagai langkah efisiensi anggaran," ucap Eddy Rumpoko.

Oleh karena itu, dikatakan Eddy Rumpoko, semua program kegiatan harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian tidak boleh lagi ada main-main anggaran dalam APBD.

Satu SKPD harus mampu membuat program yang bersinergis dengan SKPD lain sesuai RPJMD. Bila hal itu tidak dilakukan maka pemenuhan RPJMD sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih pasti gagal.

"Untuk itu, kami tidak mau ada lagi usulan yang masih dijumpai dalam RAPBD yang tidak sesuai RPJMD. Makanya usulan itu kami coret dan jangan salahkan Tim Anggaran," tandas Eddy Rumpoko.

Melihat kenyataan masih dijumpainya program kegiatan SKPD hanya copy paste dan anggaran studi banding serta belum adanya sinkronisasi program kegiatan antar SKPD itulah yang menjadi alasan kuat Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko akhirnya mengirim surat penundaan pengesahan APBD 2016 ke DPRD Kota Batu.

Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 312 dijelaskan, bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang jatuh pada 30 November.

Jika DPRD dan kepala daerah tidak menyetujui rancangan perda APBD pada 30 November 2015, maka akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan.

Namun sanksi itu tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD bila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Sedangkan sesuai Pasal 313 ayat 1 disebutkan apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan perda tentang APBD oleh kepala daerah ke DPRD, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan perkada (Peraturan Kepala Daerah) tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved