Breaking News:

Blitar

Pemkab Blitar Anggarkan Rp 6 Miliar untuk Kelanjutan Proyek yang Diselidiki Polisi

Dalam orasinya, Joko Prasetyo, koordinator LSM GPI itu mengatakan, proyek senilai Rp 32,9 miliar itu diselidiki POLres Blitar karena...

Penulis: Imam Taufiq | Editor: musahadah
surya/imam taufiq
LSM GPI demo ke gedung DPRD Kabupaten Blitar, Senin (29/2), memprotes penambahan anggaran Rp 6 M pada proyek bermasalah. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Gerakan Perbaruan Indonesia (GPI) Kabupaten Blitar berdemonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Blitar, di Kelurahan/Kecamatan Kanigoro, Senin (29/2) siang.

Mereka memprotes kelanjutan pengerjaan proyek perkantoran Pemkab Blitar (block office) senilai Rp 32,9 miliar yang dinilai bermasalah karena masih proses penyelidikan Polres Blitar.

Dalam orasinya, Joko Prasetyo, koordinator LSM GPI itu mengatakan, proyek senilai Rp 32,9 miliar itu diselidiki POLres Blitar karena PT yang mengerjakan proyek diblack list atau masuk daftar hitam.

Dia mempertanyakan, alasan pemkab menagnggarkan proyek itu senilai Rp 6 miliar.

"Kok bisa dianggarkan, wong proyek bermasalah. Bagaimana pola pikir anggota dewan, wong mereka jelas-jelas sudah tahu, kalau itu proyek masih dalam pengusutan Polres Blitar, kok akan dilanjutkan. Gimana kalau nanti, masaalah dinaikkan jadi penyidikan? Kan, otomatis akan dihentikan lagi pengerjaannya," ungkapnya.

Setelah orasi sekitar 20 menit, perwakilan pendemo diterima dua anggota Komisi III, Anton Jatmiko, dan Damar Amanu.

Pertemuan itu tak membuahkan hasil, pendemo kecewa. Rencananya, Rabu (31/2) depan, mereka akan berdemo lagi.

AKBP Slamet Waluya, Kapolres Blitar, mengatakan, proyek itu memang dalam penyelidikannya terkait proses pengerjaannya yang ditengarai ada masalah.

Hingga kini, pihaknya sudah memeriksa 15 saksi, di antaranya pejabat Pemkab Blitar, yang jadi leading sector proyek tersebut.

"Bagus lah, ada LSM yang kritis. Itu sama dengan men-support kami, untuk lebih serius mengusutnya. Kami berjanji, kalau nanti sudah ditemukan alat bukti yang cukup, pasti akan kami naikkan jadi penyidikan," ungkap Slamet.

Seperti diketahui, proyek Block Office itu dihentikan pengerjaannya, Kamis (21/11/2014).

Itu setelah Pemkab Blitar menerima surat pemberitahuan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah), Senin (17/11/2014.

Salah satu isinya, rekanan yang mengerjakan proyek itu ternyata PT-nya sudah diblacklist oleh LPJKN (Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional) mulai 30 Desember 2013 sampai 29 Desember 2015.

Karena PT yang mengerjakan proyek itu sudah masuk daftar hitam. Pemkab Blitar malah takut, sehingga proyek itu dihentikan di saat pengerjaannya belum rampung. Akibatnya, sampai kini proyek itu berhenti, namun tahun ini kembali dianggarkan Rp 6 M. Padahal pada adendumnya, proyek itu dikerjakan sampai tuntas, dengan nilai Rp 32,9 miliar.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved