Kediri

Alasan Kasus Korupsi Pengairan Jatim Dilimpahkan ke Kejati

Dari hasil penelusuran penyidik kejaksaan proyek ini murni ditangani provinsi sehingga tidak berkaitan dengan daerah.

Alasan Kasus Korupsi Pengairan Jatim Dilimpahkan ke Kejati
Google
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Kasus dugaan korupsi Dinas PU Pengairan Pemprov Jatim dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Pelimpahan dilakukan karena kasusnya terjadi di wilayah Kabupaten Kediri, Jombang dan Nganjuk.

"Kasus induknya sudah kita limpahkan ke Kejati Jatim. Total proyek normalisasi sungai di tiga kabupaten mencapai Rp 54 miliar," ungkap Bob Sulistian,SH, Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri, Minggu (27/3/2016).

Dijelaskan Bob Sulistian, kasus dugaan korupsi ini dari anggaran normalisasi sungai yang dibiayai APBD Pemprov Jatim 2014.

Semula kasus ini memang dalam penyelidikan Kejari Kabupaten Kediri. Namun dalam perkembangannya, kasus serupa diduga juga terjadi di wilayah Kabupaten Jombang dan Nganjuk. Sehingga kasus kemudian dilimpahkan ke Kejati Jatim.

Dari hasil penelusuran penyidik kejaksaan proyek ini murni ditangani provinsi sehingga tidak berkaitan dengan daerah.

Sementara kasus operasi tangkap tangan (OTT) dengan tersangka Setyo Budi Utomo, Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengairan Pemprov Jatim di Kediri tetap ditangani Kejari Kabupaten Kediri.

Setya Budi sendiri telah mengajukan penangguhan penahanan karena alasan sakit. Surat pengajuan penangguhan sudah diterima tim pidsus serta telah dikabulkan penangguhannya.

Setya Budi ditangkap karena melakukan penyuapan kepada jaksa yang tengah menyidik kasusnya, Rabu (3/2/2016).

Tersangka terbukti membawa 4 amplop berisi uang masing-masing amplop berisi Rp 5 juta yang diberikan kepada jaksa. Akibat perbuatannya, petugas kemudian mengamankan dengan tudingan melakukan suap.

Sebelumnya Tim Intelijen meminta data dokumen proyek normalisasi sungai. Namun Setyo Budi malah memberi map berisi empat amplop yang di dalamnya masing-masing berisi Rp 5 juta dengan alasan silaturahmi.

Kejaksaan telah menyiapkan pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi

Penulis: Didik Mashudi
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved