Malang Raya

Ini Himbauan untuk Warga Terdampak Tol Malang-Pandaan

“Imbaun saya kalau bisa negosiasi dulu. Kalau bisa harus ada kesepakatan. Dan warga bisa menawarkan harga yang wajar, supaya ada titik temu,”

Ini Himbauan untuk Warga Terdampak Tol Malang-Pandaan
SURYAMALANG.COM/Aflahul Abidin
Sekitar 50 warga Kelurahan Madyopuro, Kota Malang terdampak pembangunan Tol Malang-Pandaan mengikuti rapat kerja gabungan bersama Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang di Gedung Dewan, Rabu (13/4/2016) pagi. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN  – Warga Kelurahan Madyopuro, Kota Malang terdampak pembangunan Tol Malang-Pandaan (Mapan) diharapkan menahan diri untuk melanjutkan masalah ganti rugi ke pengadilan.

Apabila gugatan warga kalah, mereka justru akan kehilangan beberapa hak yang semestinya mereka dapat.

Setidaknya ada lima hak yang hilang jika warga kalah di gugatan dari panitia pembebasan lahan. Mereka hanya akan mendapat uang ganti rugi lahan dan bangunan. Sementara poin yang dinilai lain, seperti lama tinggal di lokasi misalnya, akan dicabut. Hal ini dianggap akan memberatkan warga jika mereka kalah.

Camat Kedungkandang Pent Haryoto menghimbau supaya warga mau bernegosiasi lagi dengan tim penaksir harga. Namun, agar negosiasi tidak berakhir tanpa penyelesaian, warga diharapkan memberi batas penawaran harga yang wajar.

Besaran permintaan Rp 18 juta per meter untuk lahan ia nilai tak masuk akal. Sementara tim penaksir harga hanya bisa memenuhi sekitar Rp 4 juta saja, atau dua kali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Imbaun saya kalau bisa negosiasi dulu. Kalau bisa harus ada kesepakatan. Dan warga bisa menawarkan harga yang wajar, supaya ada titik temu,” kata Pent, saat ditemui, Kamis (14/4/2016).

Pihak kecamatan, lanjut dia, akan mengajukan permintaan ke Wali Kota Malang supaya warga diberi fasilitas untuk bertemu dengan tim penaksir harga sekali lagi. Ia bilang, pertemuan kedua pihak selama ini sulit terjadi karena tim penaksir harga berada di Jakarta. Tim tersebut adalah tim independen yang penunjukkannya berasal dari lelang yang digelar kementrian.

“Dari segi peraturan, kalau tidak ada kata sepakat, memang akan dilanjutkan ke pengadilan Tapi warga juga harus berhati-hati jika ingin mengambil langkah ini,” tambahnya.

Wali Kota Malang M Anton menjelaskan, pihaknya akan menjadi fasilitator antara warga dengan tim penaksir harga jika warga terlebih dulu mau merevisi tuntutan mereka agar tak terlalu tinggi.

“Sebelum kita jalankan (negosiasi), perlu diperkelas dulu, berapa harga yang cocok dan masuk akal untuk disampaikan pada tim penilai,” ucap dia, Kamis (14/4/2016).

Menurut dia, pembangunan Tol Mapan memang harus dipercepat supaya terealiasi pada 2017, sesuai dengan target pemerintah. Selain itu, pembangunan tol tersebut juga menjadi prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi. Pembangunan jalan ini akan diutamakan bersama dengan pembangunan Jalur Lingkar Timur.

“Saya sendiri belum tahu sampai sejauh mana masalah penyelesaian pembebasan lahan ini. Kalau pemerintah tidak pernah menutup kesemaptan bernegosiasi. Namun sebelum kita jalankan, perlu penjelasan dulu,” lanjut Anton.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved