Ini Hasil Reformasi Birokrasi yang Sudah Dilakukan Abah Anton

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Perbaikan sistem pemerintahan harus dimulai dengan merombak sistem birokrasi.

Jika sistem birokrasinya kurang baik, sistem pemerintahannya pun dipastikan tak akan bisa berkembang maksimal.

Salah satu perombakan itu bisa dimulai dengan menggandeng akademisi handal untuk merealisasikan konsep terkait pembangunan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, HM Anton, saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah, di Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Dalam kegiatan itu, ia menjelaskan, salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah kurangnya perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah daerah yang bersih, inovatif, dan melayani.

“Kami merasakan sendiri bagaimana sistem birokrasi yang kurang baik, karena itu pertama kali saat saya dilantik menjadi wali kota sistem itu saya ubah untuk diperbaiki,” kata Anton, kemarin.

Ia menjelaskan, perombakan yang sudah dilakukan antara lain terealisasinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Sejak layanan ini diberlakukan, pengurusan izin bagi masyarakat lebih mudah. Apalagi, lanjut Anton, PTSP ini juga diintegrasikan dengan 57 kelurahan yang ada.

Contoh lain, yaitu program E-Tax dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang.

Program itu dinilai bisa menutup risiko kebocoran pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Sebagai contoh saja, pada awal 2014, penerimaan dari sektor itu hanya Rp 160 miliar hingga mencapai Rp 500 miliar pada awal 2016.

Selain itu, Anton juga menonjolkan program bedah rumah saban dua pekan sekali melalui dana tanggung jawab perusahaan.

“Sudah ratusan rumah kami bedah karena setiap dua minggu sekali ada empat sampai enam rumah warga kami bedah. Semua dengan dana CSR,” ucapnya.