Malang Raya

Waduh, Ada Oknum Pejabat Satpol PP Pungut Uang ke PKL

"Saya sampaikan ke wali kota, usulan itu nanti akan didisposisi ke Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Perpangkatan) untuk ditindaklanjuti,"

Waduh, Ada Oknum Pejabat Satpol PP Pungut Uang ke PKL
SURYAMALANG.COM/Adrianus Adhi
Ketegangan antara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima dalam razia di Jl Sukarjo Wiryopranoto, Senin (29/6/2015) sore. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Oknum staf lapangan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Malang banyak yang "bermain" terhadap para pelanggar Peraturan Daerah (Perda), terutama para Pedagang Kali Lima (PKL) yang berjualan di lokasi bebas PKL.

Cara bermain oknum itu, yakni dengan memungut uang kepada para PKL dengan konsekuensi mereka dibebaskan dari razia.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kota Malang Agoes Edy Putranto kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (29/4/2015).

Agoes mengaku mengantongi nama oknum staf-staf yang bermain itu. Usulan pemindahan posisi kerja juga sudah disampaikan Agoes kepada Wali Kota Malang, M Anton.

"Ada dua atau tiga staf yang bermain. Bahkan di posisi pejabat struktural juga ada. Tapi saya tidak perlu menyebutkan namanya," kata Agoes.

Ia mengaku, hal itu ia ketahui dari berbagai sumber. Salah satunya aduan para PKL yang datang ke Mako Satpol PP Kota Malang di Jalan Tugu.

Agoes bilang, sering datang para PKL yang mengeluhkan razia padahal dia sudah membayar pungutan kepada oknum anggota Satpol itu.

Ia menyebut, para oknum yang bermain itu adalah orang-orang yang sudah bekerja di lingkungan Satpol PP Kota Malang dalam jangka waktu lama.

"Dengan saya sampaikan ke wali kota, usulan itu nanti akan didisposisi ke Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Perpangkatan) untuk ditindaklanjuti," tambah Agoes.

Masalah ini sebenarnya bukan yang pertama. Ia bilang, pada tahun 2015 lalu juga sudah melakukan hal yang sama. Hasilnya, sekitar 15 oknum staf bisa dikeluarkan dalam lingkungan Satpol PP.

Menurut Agoes, seluruh oknum yang sudah keluar dan menjadi incaran adalah anggota Satpol, bukan Banpol.

"Kalau Banpol tidak berani macem-macem kecuali kalau mau saja berhentikan seketika. Sementara kalau Satpol, mereka kan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Ada prosedurnya," tambah dia.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved