Malang Raya

Ini Alasan Warga Madyopuro Gugat Wali Kota Malang Soal Jalan Tol

Dasar keberatan menerima nilai ganti rugi, tegasnya, adalah azas kesejahteraan bagi rakyat.

Ini Alasan Warga Madyopuro Gugat Wali Kota Malang Soal Jalan Tol
SURYAMALANG.COM/Aflahul Abidin
Sekitar 50 warga Kelurahan Madyopuro, Kota Malang terdampak pembangunan Tol Malang-Pandaan mengikuti rapat kerja gabungan bersama Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang di Gedung Dewan, Rabu (13/4/2016) pagi. 

SURYAMALANG.COM, BLIMBING - Sebanyak 50 warga Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang  menggugat Wali Kota Malang, M Anton.

Gugatan secara perdata itu disampaikan melalui Pengadilan Negeri Malang, Selasa (3/5/2016). Gugatan disampaikan warga didampingi pengacara mereka, Sumardhan.

Ada tiga pihak tergugat dalam gugatan tersebut. Wali Kota Malang menjadi tergugat kedua. Tergugat pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan tergugat ketiga adalah ketua pelaksana pengadaan tanah (P2T). 50 orang penggugat merupakan warga terdampak pembangunan tol Malang - Pandaan (Mapan).

Pengacara warga, Suwardhan mengatakan, gugatan dilayangkan karena warga keberatan atas ganti rugi tanah untuk tol yang ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah menetapkan nilai ganti ruginya Rp 3,9 juta per meter persegi, untuk kelas I. Warga menolak ini. Karena kalau memakai nilai yang ditetapkan, warga tidak akan bisa membeli rumah di tempat lain. Sebab bangunan mereka nantinya pastinya akan digusur akibat pembangunan tersebut," ujar Suwardhan kepada SURYAMALANG.COM.

Dasar keberatan menerima nilai ganti rugi, tegasnya, adalah azas kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, warga juga merasa tidak pernah mendapatkan transparansi atas nilai yang ditetapkan pemerintah.

"Nilai ganti rugi itu katanya berdasarkan hitungan penaksir, tetapi penaksir harga dari mana, dokumennya seperti apa. Warga tidak pernah mendapatkan dokumen. Tidak adanya transparasi itu juga dikeluhkan warga. Kami mengajukan gugatan ini karena diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," tegasnya.

Terkait nilai ganti rugi, warga meminta untuk tanah kelas I harganya mencapai Rp 25 juta per meter persegi. Tanah kelas I merupakan tanah yang berada di pinggir jalan yang akan dijadikan tol. Sedangkan tanah kelas II nilainya mencapai Rp 20 juta per meter persegi, dan Rp 17 juta untuk tanah kelas III. Warga yang memiliki tanah kelas I sebanyak 21 orang, data pemilik kelas II sebanyak 21 orang, dan kelas III sebanyak 10 orang.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved