Kejari Kediri Bidik Eks Anggota Dewan dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Jasmas

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Kejaksaan Negeri Kota Kediri membidik JP, salah satu mantan anggota DPRD Kota Kediri dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2014.

Penyidik sudah memeriksa tiga saksi di antaranya, Suparlis ketua kelompok masyarakat  (pokmas).

Dari pokmas, Suparlis  telah menggunakan anggaran Rp 220 juta.

Paket bansos jasmas yang dikerjakan Suparlis berupa gedung kejar paket berikut sarana dan prasarana penunjangnya.

Saksi kedua yang juga ketua pokmas, Yulianto telah menghabiskan anggaran Rp 103 juta.

Proyek yang dikerjakan berupa rehap rumah, plesterisasi, bantuan alat kesenian dan sarana ibadah.

Sementara saksi ketiga Sumarmi bendahara untuk pokmas yang dikerjakan Yulianto dan Suparlis.

Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri Abdul Rasyid,SH saat dikonfirmasi menjelaskan, penyidik bakal memeriksa setidaknya 14 saksi untuk melengkapi berkas penyidikan.

"Kami sebenarnya sudah memanggil 9 orang saksi, tapi belum semua hadir," jelasnya kepada suryamalang.com, Jumat (6/5/2016).

Sementara JP, mantan anggota dewan hingga kemarin belum dipangggil karena penyidik masih merampungkan pemeriksaan para saksi.

Sementara dari hasil keterangan saksi yang telah diperiksa terungkap, dari total proyek bansos jasmas yang benar-benar terealisasi hanya sekitar 50 - 60 persen.

"Petugas akan memanggil ulang saksi yang belum hadir. Termasuk meminta keterangan JP terkait realisasi kegiatannya," jelas Abdul Rasyid.

Karena tidak seluruh anggaran direalisasi, diperkirakan ada sisa uang dari anggaran bansos jasmas yang tidak terserap sekitar Rp 150 juta.

"Dari keterangan bendahara pokmas, sisa uangnya diminta oleh JP," jelasnya.

Abdul Rasyid menjelaskan, pihaknya mengusut kasus bansos jasmas yang dilakukan JP dengan pertimbangan data sudah masuk.

"Laporan kasus bansos jasmas anggota dewan ini selain ditangani kejaksaan juga penyidik kepolisian," tambahnya.