Malang Raya

Inilah Aturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Modern di Malang

“Aturan itu bukan dihilangkan. Maksudnya jarak itu antara toko modern dengan pasar tradisional. Bukan diartikan jarak antara toko modern,"

SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang akan mengubah aturan terkait toko modern dalam Peraturan Daerah yang sedang disiapkan. Dalam aturan baru itu, jarak minimal toko modern akan diatur minimal 500 meter dari pasar tradisional.

Aturan jarak pada Perda yang masih berlaku, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional tidak mengatur tegas aturan ini. Sehingga banyak pihak menyebut, aturan jarak minimal adalah antar toko modern.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tri Widyani mengatakan, proses pengkajian Perda itu sudah sampai di Bagian Hukum Kota Malang. Sebelum dilempar ke DPRD Kota Malang, Perda akan dibahas terlebih dulu. Targetnya, Perda itu bisa digodok dan ditetapkan dalam waktu dekat.

Pengurusan peraturan itu sudah akan melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi antara lain Disperindag, Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BP2T), Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi. Menurut Yani, sapaan akrabnya, jika aturan itu nanti disahkan, maka pengertian minimal jarak toko modern mengikuti aturan yang baru.

“Aturan itu bukan dihilangkan. Maksudnya jarak itu antara toko modern dengan pasar tradisional. Bukan diartikan jarak antara toko modern dengan toko modern,” katanya, Jumat (1/7).

Ia menambahkan, Disperindag juga masih rutin membahas tentang perkembangan toko modern yang dipermasalahkan oleh Aliansi Anti Toko Modern Ilegal di Kota Malang. Menurut dia, masalah ini sudah mulai ditangani oleh BP2T.

Sejak awal tahun ini, masalah perizinan pendirian toko modern dikelola sepenuhnya oleh badan itu. Sebelumnya, aturan perizinan juga melibatkan Disperindag.

“Pembahasannya sudah beberapa kali. Yang jelas sudah ditindaklanjuti berdasarkan Perwal (Peraturan Wali Kota) terkahir, saat ini toko modern yang izinnya habis sementara tidak diperpanjang dulu,” tambah Yani.

Sementara Kepala BP2T Kota Malang Indri Ardoyo mengatakan, saran Ombudsman RI Jawa Timur akan dibahas usai Lebaran. Sebelumnya, Ombudsman menyampaikan saran kepada Pemkot Malang agar menutup toko modern yang dituding ilegal. Surat di saran itu bertanggal 2 Mei. Sementara Ombudsman memberi batas waktu ke Pemkot sebulan. Itu artinya, batas waktu saran itu akan berlangsung hari ini.

“Apa ya harus tepat (waktu)? Aku sudah konsultasi dengan Ombudsman juga. Kan surat itu turun ke wali kota bukan di tanggal yang sama dengan yang tertera pada surat,” katanya, Jumat.

Rencananya, pembahasan terkait saran itu akan dibahas dalam rapat bersama SKPD terkait, terutama dengan bagian hukum.

Sekadar mengingatkan, Ombudsman menyarankan Wali Kota Malang menutup toko modern ilegal yang ada di wilayah Kota Malang dalam kurung 30 hari terhitung sejak 2 Juni 2016. Saran itu adalah tindak lanjut dari laporan Alinasi Anti-Toko Modern Ilegal di Kota Malang tentang penertiban izin peorasional toko modern.

Saran itu tertuang dari surat resmi yang dilayangkan pada Wali Kota Malang bernomor 0080/LNJ/0058.2016/Sby-04/V/2016. Surat ditembuskan juga kepada Ketua Ombudsman RI di Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Kota Malang, dan Soetopo selaku Ketua Aliansi Toko Anti-Toko Modern Ilegal.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved