Malang Raya

Per 1 Juli 2016, Peserta BPJS Kesehatan Telat Bayar Iuran Akan Dinonaktifkan

sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

Penulis: Sany Eka Putri | Editor: eko darmoko
google
Logo BPJS Kesehatan 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Per 1 Juli 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengubah aturan untuk peserta pemegang kartu BPJS Kesehatan. Yakni apabila peserta kartu BPJS Kesehatan telat membayar iuran setiap bulan, tidak lagi dikenakan denda, tetapi langsung dinonaktifkan kepesertaannya. Begitu juga di Malang.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Malang, Gatot Subroto mengatakan keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih dari 1 bulan lebih dari tanggal 10 maka penjaminan peserta diberhentikan sementara.

Ia mencontohkan, apabila ada peserta pada Maret membayar iuran, lalu tanggal 11 April tidak membayar iuran hingga 9 Mei, maka secara otomatis kepesertaannya akan dinonaktifkan. Kebijakan peraturan ini, sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

“Sejauh ini masih banyak masyarakat yang menunggak untuk pembayaran iuran per bulannya. Dengan peraturan ini, kami tegaskan, agar masyarakat juga mau memperbaiki tunggakan,” tuturnya.

Dari data kolektabilitas, sebanyak 30 persen peserta BPJS Kesehatan masih menunggak pembayaran iuran dengan berbagai alasan. Dari 30 persen itu kebanyakan yang menunggak ialah peserta BPJS Kesehatan pembayaran mandiri. Sosialisasi kebijakan ini dikatakan oleh Gatot juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, lalu setiap lokasi yang melayani pembayaran BPJS Kesehatan.

"Untuk mengaktifkan kembali, maka peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran pada bulan saat peserta itu tidak membayar," imbuhnya.

Sementara itu, denda di BPJS Kesehatan akan tetap dikenakan bagi peserta BPJS Kesehatan yang mendapat pelayanan rawat inap sebelum 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali. Denda pelayanan itu sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan.

“Semisal peserta A kelas 1 menunggak 5 bulan, perhitungannya peserta itu membayar iuran setiap bulan dikali banyaknya tunggakan ditambah satu bulan berjalan,” jelas dia.

Sedangkan untuk denda pelayanan ialah, 2,5 persen dikali biaya rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak yang maksimal 12 bulan. Disebutkannya besar denda paling tinggi ialah Rp 30 juta. Gatot berharap, bahwa dengan peraturan yang baru ini masyarakat semakin sadar agar tidak menunggak pembayaran iuran setiap bulannya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved