Malang Raya

Tunjangan Profesi Guru Kabupaten Malang Dipastikan Aman, Karena ini

“Hitungan kami angkanya Rp 415 miliar per tahun, tapi hitungan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) lain. Nanti akan di-cross check mana yang benar,”

Tunjangan Profesi Guru Kabupaten Malang Dipastikan Aman, Karena ini
SURYAMALANG.COM/David Yohanes
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Budi Iswoyo. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Tunjangan Profesi Guru (TPG) Kabupaten Malang dipastikan aman dari rencanan pemotongan tunjangan guru yang dilakukan Kementerian Keuangan dipastikan tidak berdampak pada guru di Kabupaten Malang. S

ebab selama ini memang ada dana cadangan sekitar 10 persen yang tidak terpakai.

Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Budi Iswoyo, saat ini ada 11.770 guru yang mendapat Punjangan Profesi Guru (TPG). Dari jumlah tersebut, 8.450 negeri dan 3320 guru swasta. Dalam satu tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang membutuhkan Rp 415 miliar untuk TPG.

“Hitungan kami angkanya Rp 415 miliar per tahun, tapi hitungan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) lain. Nanti akan di-cross check mana yang benar,” terang Budi, Kamis (1/9/2016).

Lanjut Budi, dana TPG digelontorkan dari APBN. Setiap tiga bulan, kebutuhan untuk TPG ini sebesar Rp 103 miliar. Sementara dana yang dikirimkan pemerintah pusat, biasanya dilebihkan sekitar 10 persen.

“Kelebihan tersebut biasanya untuk berjaga-jaga. Misalnya ada guru baru yang mendapat TPG. Jadi setiap ada guru baru yang berhak atas TPG, kita tidak kebingungan,” tambah Budi.

Saat ini dana TPG yang dikirimkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 214 miliar. Dana tersebut untuk dua kali triwulan atau enam bulan. Sehingga jika dihitung, ada sisa Rp 8 miliar dari kebutuhan TPG.

Selama ini kelebihan dana ini tidak dikembalikan. Namun dana ini akan ditambah, sehingga cukup untuk triwulan berikutnya. Budi menduga, dana kelebihan inilah yang akan dihapuskan oleh Kementerian Keuangan.

“Dugaan kami, kelebihan 10 persen itu yang akan dihapuskan. Sehingga tidak akan berpengaruh terharap pembayaran TPG,” tegas Budi.

Untuk memastikan data, saat ini Dinas Pendidikan terus memperbarui data berbasis sekolah. Setiap ada perubahan, sekolah langsung melaporkan ke Kementerian Pendidikan, tanpa melalui Dinas Pendidikan.

“Misalnya ada yang pensiun, dan ada guru baru yang berhak atas TPG langsung datanya di-update sekolah,” tandas Budi.

Penulis: David Yohanes
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved