Masih 45 Ribu Warga Kota Malang yang Belum Mengurus e-KTP

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Jumlah warga Kota Malang wajib memiliki e-KTP hingga Selasa (12/10/2016) menyisakan 9 persen, atau sekitar 45 ribu orang. Perekaman masih berlangsung meski blangko dari pemerintah pusat habis.

Seperti aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang memberi surat keterangan kepada warga yang merekam data e-KTP hingga blangko baru diterbitkan.

"Kalau blangkonya ada nanti, warga yang punya surat keterangan tinggal mencetak," kata Metawati, Kepala Dispendukcapil, Rabu (12/10/2016).

Ia mengimbau kepada para warga untuk mempercepat perekaman. Meski batas waktu perekaman oleh pemerintah pusat diundur hingga pertengahan 2017, ia berharap perekaman bisa maksimal sebelum 2016 berakhir.

Dari 9 persen warga wajib memiliki e-KTP, sebagian adalah warga yang tinggal di luar negeri dan luar kota. Melihat hal ini, kata Metawati, pihaknya lebih akan berkonsentrasi buat mendorong warga asli yang tinggal di dalam dan luar kota dulu. Sementara untuk warga yang tinggal di luar negeri, pihaknya masih belum mengarah ke sana.

Beberapa temuan lain, yaitu adanya warga yang memiliki dua nomor induk kewarganegaraan. Meski jumlahnya tak banyak, kasus ini disebut menghambat kelancaran target 100 persen warga memiliki e-KTP.

"Kami cek geometri dulu untuk kasus-kasus seperti itu. Data dan foto (rekam data) bisa di mana saja. Tapi kalau ada NIK ganda, penghapusannya harus ke pusat. Nanti kalau akhirnya memilih ke Kota Malang, baru kami yang terbitkan," ucapnya.

Terkiat kendala alat yang rusak beberapa waktu lalu, pihaknya menyebut sudah teratasi. Empat alat yang rusak beberapa pekan lalu sudah rampung diperbaiki. Total 12 alat yang ada sudah bisa digunakan seluruhnya saat ini.

"Sosialisasi saat ini masih berlangsung juga ke masyarakat. Misalnya dengan mengirimi surat imbauan kepada warga yang terdata," pungkasnya.