Blitar

Kebacut, Oknum Nakal KUA di Blitar Lakukan Pungutan Liar kepada Warga yang Menikah

"Nggak ada alasan, memungut biaya pernikahan, dengan dalih apa pun. Wong, tarif Rp 600 ribu saja, itu sudah mahal kok masih saja dinaikkan,"

Kebacut, Oknum Nakal KUA di Blitar Lakukan Pungutan Liar kepada Warga yang Menikah
IST
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Meski biaya pernikahan sudah ditetapkan secara baku oleh pemerintah pusat, namun masih saja ada oknum nakal yang mematok tarif di atas ketentuannya. Karena itu, banyak masyarakat yang mengeluhkannya.

Seperti penuturan, Bs (26), warga Kecamatan Bakung ini mengaku saat dirinya menikah belum lama ini dikenai biaya Rp 1,2 juta. Alasannya, karena pernikahannya itu bukan berlangsung di kantor KUA setempat melainkan di rumahnya sehingga harus ada biaya tambahan.

"Katanya, saya mengundang ke rumah, ya harus menyiapkan uang Rp 1,2 juta. Dan, itu harus dibayar sebelum pelaksanaan akad nikah. Biaya segitu, katanya, sudah berlaku umum di mana-mana. Karena saya tetap ingin menikah di rumah, ya saya bayar saja," ungkapnya.

Menurutnya, uang Rp 1,2 juta itu memang tak dibayarkan langsung ke petugas KUA yang menikahkan dirinya. Namun, itu diserahkan ke seseorang yang mengaku staf KUA setempat saat mengantarkan berkas pernikahannya ke rumahnya. Orangnya juga berseragam layaknya pegawai KUA.

"Memang, yang bilangi saya untuk membayar segitu itu, ya orang yang saya mintai tolong menguruskan berkas saya. Uangnya pun, juga saya serahkan ke dia orang itu," ungkapnya.

Begitu juga St (24), warga Kecamatan Bakung. Ia juga mengaku dimintai uang Rp 1 juta saat dirinya menikah belum lama ini. Uang itu juga tak diserahkan langsung ke petugas KUA yang menikahkan dirinya, melainkan diserahkan melalui perangkat desanya.

"Dia (perangkat desa) yang mengurusi persyaratan pernikahan saya. Katanya, saya harus bayar Rp 1 juta dan itu sudah umum karena saya memanggil ke rumah, bukan saya menikah di kantor KUA. Dan, Itu harus dibayar seminggu sebelum pelaksaan akad nikah. Namun, saya baru tahu kalau menikah itu sekarang gratis, setelah dibilangi teman saya," paparnya.

Jamil Mashudi, Humas Kemenag Kabupaten Blitar, mengaku heran, kalau masih ada pengaduhan seperti itu. Sebab, biaya pernikahan itu sudah secara baku ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yakni, sesuai PP No 10 tahun 2015 tentang PNBP (penerimaan negara bukan pajak), yang mengatur tentang biaya nikah, bahwa pencatatan pernikahan itu tak ada biaya atau gratis bila itu dilakukan di kantor KUA dan pada saat jam dinas.

Namun, jika dilakukan di luar kantor dan bukan saat jam dinas, biayanya Rp 600 ribu. Itu tak boleh ada ditambahan lagi, meski lokasinya jauh atau dekat.

"Nah, kalau masih ada pengaduhan seperti itu, kami ya sangat kaget. Sebab, sudah banyak petugas KUA yang sudah kena sanksi tegas, namun kok masih ada pengaduhan seperti itu. Itu pasti akan kami telusuri," ujarnya.

Biasanya yang terjadi, menurut Jamil, membengkaknya biaya pernikahan itu bukan dilakukan petugas KUA. Namun, itu karena ada pihak ketiga atau calo, yang dimintai tolong untuk menguruskan pernikahan itu. Akhirnya, dimanfaatkan oleh pihak ketiga itu.

"Kalau melalui calo, ya kami  nggak berbuat apa-apa. Namun demikian, kami tetap mengimbau pada masyarakat, agar mengurus sendiri soal persyaratan pernikahan, supaya tak kena pungutan-pungutan lain. Sebab, kalau ada uang tambahan seperti itu, disangka ulah oknum KUA saja," tegasnya.

Panoto, anggota DPRD Kabupaten Blitar mengatakan, jika sampai ada dugaan pungli terkait biaya pernikahan, itu hal yang fatal. Sebab, itu bisa dikategorikan korupsi dan pelakunya harus diberi sanksi tegas karena telah merugikan rakyat kecil.

"Nggak ada alasan, memungut biaya pernikahan, dengan dalih apa pun. Wong, tarif Rp 600 ribu saja, itu sudah mahal kok masih saja dinaikkan," ungkap anggota Fraksi PKB ini.

Penulis: Imam Taufiq
Editor: eko darmoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved