Breaking News:

Malang Raya

LRCPEOD Akan Laporkan Pemkab Malang ke KPK, Terkait Rencana Pembelian 60 Unit Mobil

“Kalau sudah mencantumkan jenis dan tipenya, itu melanggar Undang-undang Konsumen dan persaingan antar pabrik mobil,”

Penulis: David Yohanes | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM/David Yohanes
Direktur Lembaga Research and Consultant Pemantau dan Evaluasi Otonomi Daerah (LRCPEOD), George Da Silva 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Direktur Lembaga Research and Consultant Pemantau dan Evaluasi Otonomi Daerah (LRCPEOD), George Da Silva akan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika pembelian 60 mobil baru tidak dibatalkan Pemkab Malang.

Sebab menurutnya proses pembelian tersebut melanggar aturan.

“Bukan hanya lapor ke KPK. Saya juga akan melapor pembelian mobil tersebut hingga ke Lembaga Konsumen Indonesia,” tegas George, Kamis  (24/11/2016).

Menurut George, kesalahan pertama adalah pembelin mobil tersebut sudah diarahkan pada jenis dan tipe tertentu. Seharusnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) hanya mencatumkan CC (kapasitas silinder) dan spesifikasinya saja.

“Kalau sudah mencantumkan jenis dan tipenya, itu melanggar Undang-undang Konsumen dan persaingan antar  pabrik  mobil,” tambahnya.

Selain itu George mengingatkan, proses pengadaan seharusnya lewat tender. Hal ini diatur dana Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pembelian juga tidak boleh melalui dealer, melainkan langsung ke Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).  Lebih jauh, proses penganggaran pembelian mobil tersebut  juga menyalahi aturan. Pembelian tersebut seharusnya tidak dilakukan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Selalu ada Permendagri yang menjadi pedoman penyusunan anggaran tahun depan. Semua mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” tandasnya.

Sementara  Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Zainudin mengatakan, jenis kendaraan sebenarnya hanya sebaai acuan. Proses pengadaan seharusnya mencantumkan spesifikasi, jumlah dan harga.

“Seharusnya memang tidak diarahkan pada jenis tertentu. Karena itu melanggar aturan,” ujar Zainudin.

Pihak DPPKA Kabupaten Malang belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini.

“Tanya langsung saja ke Pak Willem (Kepala DPPKA),” ujar Agus. Padahal sebelumnya Willem mengatakan, untuk konfirmasi  realisasi anggaran bisa dilakukan lewat Kabis Aset.

DPPKA berencana membeli 60 unit mobil baru dengan anggaran Rp 22,1 miliar. Sebanyak 35 unit mobil jenis Toyota Rush untuk Anggota DPRD Kabupaten Malang.

Sementara 15 unsur pimpinan dewan akan mendapatkan Toyota Innova. Sedangkan 10 mobil lainnya jenis Toyota Fortuner untuk Forpimda. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved