Malang Raya

BP2D Kota Malang Luncurkan SPPT PBB 2017

Dalam kegiatan itu, Wali Kota Malang M Anton turut membayar SPPT PBB 2017 miliknya di mobil kas keliling Bank Jatim di lokasi acara.

BP2D Kota Malang Luncurkan SPPT PBB 2017
SURYAMALANG.COM/Aflahul Abidin
Penandanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) di halaman Balai Kota, Senin (16/1/2017). 

SURYAMALANG.COM, KLOJENBadan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang meluncurkan Surat Pemeritahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) 2017 di Halaman Balai Kota Malang, Senin (16/1/2017).

Dalam acara yang sama, BP2D juga meresmikan program Sunset Policy tahap II, pengurangan pokok ketetapan PBB pada petani , dan penandatangan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Dalam kegiatan itu, Wali Kota Malang M Anton turut membayar SPPT PBB 2017 miliknya di mobil kas keliling Bank Jatim di lokasi acara.

Dalam sambutannya, Anton menyampaikan, pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya dengan cara menggenjot pendapatan sektor pajak, termasuk PBB.

"Oleh karenanya,  diharapkan masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Anton.

Ia menganggap acara saat itu adalah kegiatan positif dan konstruktif. Harapan lagi, ia berharap hal itu dapat menjadi wahana pemberian contoh kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya sadar pajak.

“Terlebih, dengan adanya program pajak Sunset Policy tahap II yang akan memberikan pembebasan denda tunggakan PBB serta program pemberian pengurangan pokok ketetapan PBB kepada petani. Semua itu ditujukan untuk tercapainya kemudahan masyarakat dalam membayar pajak,” imbuhnya.

Sekretaris BP2D Kota Malang Muchamad Toriq mengatakan, selain program-program yang sudah disebut, pihaknya juga meluncurkan mobil tax online sebagai sarana permudahan membayar pajak bagi masyrakat.

Ia menjelaskan, penerimaan PPB Kota Malang dalam 10 tahun terakhir selalu mencapai target yang ditetapkan. Menurutnya, pencapaian target tahun ini amat bergantung pada penyampaian SPPT PBB 2017.

"Selain itu perlu diinformasikan secara luas kepada masyarakat bahwa pembayaran PBB sudah dapat dilakukan secara online via ATM (Anjungan Tunai Mandiri), telepon selular, dan e-Bangking," ujarnya, dalam sambutan.

Kepala BP2D menjelaskan, target penerimaan pajak daerah 2017 naik menjadi Rp 315 miliar. Dari total target itu, besaran target PBB senilai sekitar Rp 56,869 miliar.

"Jumlah wajib PBB pada 2016 265.837. Tahun ini naik 3,3 persen menjadi 274.661. Kami selalu optimistis target bisa tercapai," ungkapnya.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: eko darmoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved