Malang Raya

Awal Tahun, Banyak Kos-kosan Baru Dibuka di Kota Malang

"Saat ini wajib pajak kos-kosan lebih dari 800. Calon wajib pajak yang baru ini adalah yang memiliki jumlah banyak kamar kos di atas sepuluh,"

Awal Tahun, Banyak Kos-kosan Baru Dibuka di Kota Malang
SURYAMALANG.COM/Imam Taufiq
ILUSTRASI - Petugas mendata sejumlah perempuan yang terjaring razia di sebuah rumah kos 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Sejak awal tahun ini, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menemukan sekitar 50 wajib pajak (WP) kos-kosan. Sebagian besar dari jumlah itu berada di wilayah dekat kampus, yakni di Kecamatan Lowokwaru.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, selain kos-kosan, badannya juga menghimpun beberapa restoran baru. Para calon wajib pajak baru itu akan dipanggil untuk sosialisasi soal perpajakan paling lambat pekan depan.

"Saat ini wajib pajak kos-kosan lebih dari 800. Calon wajib pajak yang baru ini adalah yang memiliki jumlah banyak kamar kos di atas sepuluh," kata Ade, Kamis (19/1/2017).

Pajak kos-kosan termasuk dalam kategori pajak hotel. Hanya saja, besaran nilai pajaknya hanya 5 persen, alias separuh dari pajak hotel 10 persen. Cara perhitungannya pun sama, yakni menghitung sendiri.

Kos-kosan baru itu terdeteksi oleh para petugas Unit Pelaksana Lapangan (UPL) BP2D. Menurut Ade, jumlah kamar kos berbading dengan banyaknya jumlah pelajar baru di kampus-kampus di Kota Malang.

Terkait rencana penghimpunan wajib pajak berdasarkan omzet seperti wacana sebelumnya, ia menyatakan BP2D belum bisa mengeksekusi. Pasalnya, usulan terkait hal itu belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Menurut Ade, penentuan wajib pajak kos hanya berdasarkan jumlah kamar kurang adil.

"Sebab banyak rumah kos yang kamarnya sembilan, misalnya, tapi sewa per kamar mahal. Sehingga omzetnya lebih banyak daripada pemilik kamar kos sepuluh kamar," tuturnya.

Selain itu, BP2D tengah mengubah 26 Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang pembayaran pajak. Mayoritas perubahan perwal karena adanya perubahan nomenklatur nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Pendapatan Daerah jadi BP2D.

"Kemarin pas peluncuran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), kami menyoreti nama nomenklaturnya lama diganti dengan yang baru, lalu kami stempel. Tapi itu sah. Dan tidak masalah, yang penting pelayanan tidak terganggu," pungkasanya.

Kepala Bidang Pendataan Pendaftaran dan Penetapan (P3D) BP2D Kota Malang Dwi Cahyo YT menambahkan, pencarian kos-kosan sebagai objek pajak baru akan dioptimalkan dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Nanti memfungsikan staf di UPT untuk maksimalkan pendataan di wilayah masing-masong wilayah. Selain itu, ada juga yang langsung mendaftar langsung sebagai wajib pajak baru," pungkasnya.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: eko darmoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved