Breaking News:

Malang Raya

Angka Kematian Ibu kota Malang Meningkat, Peran Lintas Sektor Ini yang Dikebut

Berdasarkan data dari Dinkes Kota Malang, AKI di Kota Malang tahun 2016 lalu mengalami peningkatan dibanding tahun 2015.

surya/aflahul abidin
Ilustrasi - Tugu PKK di Bundaran Semeru, Kota Malang, sudah berdiri per Sabtu (7/5/2016) 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dinas Kesehatan Kota Malang terus berupaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Cara yang dipakai adalah pemaksimalan peran lintas sektor untuk menekan AKI dan AKB.

Berdasarkan data dari Dinkes Kota Malang, AKI di Kota Malang tahun 2016 lalu mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Pada 2015 tercatat lima kasus AKI, dan meningkat menjadi enam kasus pada 2016. Sementara itu, AKB pada 2016 menurun dibanding 2015, dari 116 kasus turun menjadi 114 kasus.

"Karenanya untuk terus menekan, kami bekerjasama dengan lintas sektor untuk memaksimalkan peran. Lintas sektor yang terlibat yakni rumah sakit, Dinas Sosial, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Puskesmas, Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)," ujar Kepala Dinkes Kota Malang Asih Tri Rachmi, Jumat (24/2/2017).

Asih menyebut tiap instansi memiliki peran masing-masing. Rumah sakit berperan sebagai sarana rujukan, menyediakan tenaga kompeten untuk persalinan, menyediakan sarana transportasi untuk kondisi gawat darurat, dan menyediakan sarana kegawatdaruratan untuk ibu hamil. Rumah sakit juga menerima semua pasien dalam kondisi gawat darurat.

Sementara itu, Dinsos memverifikasi dan merekomendasi warga miskin yang akan mengurus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan, PKK melalui pengurus dan kadernya menggerakkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara rutin.

"Pengurus PKK juga menyarankan kepada ibu hamil untuk mendatangi sarana persalinan yang layak, juga asupan gizi yang layak untuk ibu hamil dan anak," imbuh Asih.

Lebih lanjut, Puskesmas membangun jaringan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan rumah sakit sebagai sarana rujukan. Puskesmas juga dituntut memberi laporan cepat dan akurat.

Selanjutnya, DP3AP2KB memiliki kapasitas menyediakan alat kontrasepsi bagi ibu nifas, serta memotivasi ibu mengikuti program KB pasca-persalinan. Terakhir, Dispendukcapil berperan memberi status bayi baru lahir dan menyosialisasikan KTP anak.

"Melalui sinergitas ini, kami harapkan mampu menurunkan AKI dan AKB," tegas Asih.

Sementara itu, khusus untuk warga miskin atau kurang mampu yang tidak menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tetap bisa mengakses bantuan anggaran untuk layanan persalinan gratis. Layanan gratis ini memakai dana Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp 1,2 miliar di tahun 2017.

Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Dana itu disiapkan untuk membantu program pengurangan angka kematian ibu dan anak.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang, Sumarjono, menambahkan AKI dan AKB di kota Malang tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Meski begitu, ia berharap tahun ini nol kejadian kematian ibu dan anak. "Karenanya bantuan Jampersal ini untuk mengurangi kasus komplikasi persalinan," ujar Sumarjono.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved