Breaking News:

Malang Raya

Tiga BUMD Pemkot Batu Tanpa Dewan Pengawas, Ini Faktanya

Masa tugas Dewan Pengawas tiga BUMD,Agropolitan Televisi (ATv), PDAM, dan PT Batu Wisata Resource (BWR) telah habis semua.

SURYAMALANG.COM/Achmad Amru Muiz
Kantor PDAM Kota Batu sebagai BUMD Kota Batu 

SURYAMALANG.COM, BATU - Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Batu hingga kini tanpa dewan pengawas definitif. Ini setelah masa tugas Dewan Pengawas tiga BUMD yakni Agropolitan Televisi (ATv), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PT Batu Wisata Resource (BWR) telah habis semua.

Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud mengatakan, sebuah BUMD tanpa adanya Dewan Pengawas yang definitif dipastikan pengawasannya tidak maksimal. Demikian juga dengan pertanggung jawaban kinerja dari BUMD ketika dilakukan audit akan menyulitkan. Terlebih, sebuah BUMD juga nantinya dituntut untuk mendapatkan hasil dari kinerja usahanya tersebut.

"Bila sudah profit maka BUMD diwajibkan memberikan sebagian untuk PAD Kota Batu sesuai Perda BUMD," kata Didik Machmud, Jumat (24/2).

Didik Machmud menyatakan pihaknya sudah meminta Pemkot Batu dalam hal ini Sekretaris Daerah segera menyeleksi atau menyiapkan nama-nama calon Dewan Pengawas di tiga BUMD Kota Batu tersebut. Nama-nama itupun bisa segera disampaikan ke Wali Kota Batu untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas definitif BUMD.

Dimana untuk satu BUMD memiliki tiga Dewan Pengawas. Para Dewan Pengawas BUMD Kota Batu bisa dari kalangan akademisi, profesional, birokrat, ataupun tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang usaha BUMD.

"Tentunya seorang Dewan Pengawas harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengawasan dan kinerja dari bidang usaha yang dijalankan BUMD," ucap Didik Machmud.

Didik Machmud mengakui, habisnya masa kerja Dewan Pengawas di tiga BUMD Pemkot Batu sudah cukup lama. Yakni untuk Dewan Pengawas BUMD ATv masa tugas habis sejak bulan Mei 2016, Dewan Pengawas BUMD PDAM habis sejak bulan September 2016, dan Dewam Pengawas BUMD PT BWR masa tugasnya habis sejak tahun 2015.

"Kondisi tersebut seharusnya tidak boleh terjadi jika Pemkot sebagai pemilik BUMD serius dalam mengelola sebuah badan usaha miliknya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Batu," ujar Didik Machmud.

Sementara Direktur Utama BUMD PDAM Kota Batu, Edi Sunaedi mengatakan, jabatan Dewan Pengawas di PDAM memang habis sejak bulan September 2016 lalu. Namun Wali Kota Batu hingga kini belum menunjuk Dewan Pengawas definitif yang baru untuk BUMD PDAM.

"Kami serahkan sepenuhnya penunjukan Dewan Pengawas kepada Bapak Wali Kota sebagai pemilik kewenangan pada BUMD. Dan kami berharap segera ada Dewan Pengawas PDAM definitif yang akan dibutuhkan dalam menghadapi audit rutin kinerja BUMD oleh BPK," tutur Edi Sunaedi.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved