Malang Raya

Ngotot Ingin Kerja di Arab Saudi, Akhirnya Warga Jadi TKI dengan Modus Ini . . .

“Satu-satunya cara mudah masuk ke Arab Saudi adalah dengan ibadah haji atau umroh. Maka digunakanlah cara ini untuk modus para TKI nakal,”

Penulis: David Yohanes | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM/David Yohanes
Kepala Bidang Penempatan TKI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Achmad Djunaedi 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Pemerintah sudah menghentikan sementara (moratorium) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Namun masih ada TKI nakal yang masuk secara ilegal, dengan menggunakan modus ibadah umroh.

Menurut Kepala Bidang Penempatan TKI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Achmad Djunaedi, selama ini minat TKI ke luar negeri memang masih tinggi. Namun mereka terkendala moratorium yang diberlakukan pemerintah.

“Satu-satunya cara mudah masuk ke Arab Saudi adalah dengan ibadah haji atau umroh. Maka digunakanlah cara ini untuk modus para TKI nakal,” ujar Djunaedi, Selasa (11/4/2017).

Modus ini sudah diketahui oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan disampaikan ke pemerintah daerah yang menjadi basis TKI. Bahkan menurut Djunaedi, modus baru ini sempat menjadi pembahasan khusus Kemenlu dan sejumlah Pemda basis TKI, di Lombok, Nusa Tenggara Timur.

Rata-rata TKI yang menggunakan modus ini sudah mempunyai keluarga yang ada di Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, mereka beribadah seperti biasa. Namun saat akan pulang, mereka difasilitasi keluarga untuk langsung mencari pekerjaan.

“Saudaranya yang sudah di sana ini yang punya peran mencarikan pekerjaan. Akhirnya mereka menjadi TKI ilegal di Arab Saudi,” tutur Djunaedi.

Sejauh ini belum diketahui berapa TKI ilegal dengan modus umroh asal Kabupaten Malang. Sebab mereka tidak pernah terdata di Disnaker, sehingga jumlah dan keberadaan mereka tidak terpantau. Karena itu Disnaker menggandeng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa basis TKI.

Selain modus tersebut, ada pula TKI legal yang akhirnya menjadi ilegal. Mereka awalnya bekerja secara sah di Arab Saudi. Namun saat pemerintah memberlakukan moratorium, mereka enggan pulang saat kontraknya habis.

“Mereka tidak bisa diketahui keberadaannya, karena memang tidak terdata. Tapi kalau ada masalah, baru akan ketahuan,” tandas Djunaedi.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved