Breaking News:

Nasional

Kisah Perancang Burung Garuda yang Dituduh Kudeta dan Dipenjara 10 Tahun

Nama Sultan Hamid II mungkin dilupakan karena dianggap terlibat upaya kudeta Westerling 1950. Kini disebut-sebut ada upaya untuk membersihkan namanya.

Editor: Zainuddin
BBC
Sultan Hamid II, perancang Garuda Pancasila 

“Sultan Hamid II memang mempunyai niat untuk melakukan penyerangan dan membunuh tiga dewan Menteri RIS, tapi tidak jadi dilakukan dan penyerangan pun tidak terjadi. Itu yang harus diluruskan,” kata Anshari Dimyati, Selasa (2/6/2015).

Hasil temuan Anshari juga menyimpulkan, bahwa perwira lulusan Akademi militer Belanda itu bukan ‘dalang’ peristiwa APRA di Bandung awal 1950.

“Dia bukan orang yang memotori atau bukan orang di belakang penyerangan Westerling atas Divisi Siliwangi di Bandung," katanya.

Menurutnya, peradilan tidak dapat membuktikan dugaan keterlibatan Sultan Hamid dalam kasus itu.

“Dia didakwa telah bersalah oleh opini dan statement media massa yang memberitakan tentang kasus ini... peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi oleh faktor politik,” jelas Anshari.

Sketsa Asli

Alumni Universitas Indonesia lainnya, Turiman Fachturrahman -juga melalui tesis masternya. menemukan bukti-bukti otentik yang menguatkan peran penting Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara, Garuda Pancasila.

Selama empat tahun, Turiman mengaku melakukan penelitian dengan menemui sejumlah pihak.

Sketsa awal rancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II.
Sketsa awal rancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II. ()

“Dan saya menemukan sketsa-sketsa dokumen (perancangan logo burung Garuda) yang diberikan Sultan Hamid kepada Mas Agung,” ungkap Turiman kepada BBC Indonesia, Selasa (2/6/2015).

Salah-satunya adalah sketsa rancangan lambang negara karya Sultan Hamid dan Muhammad Yamin, katanya.

Berdasarkan hasil liputan aktivis pers mahasiswa Nur Iskandar dalam tabloid Mimbar Untan, Universitas Tanjungpura Pontianak, Turiman kemudian berhasil menemukan naskah asli rancangan lambang negara karya Sultan Hamid.

“Kami menelusuri lagi ke keluarga Kadriyah, dan kebetulan didapatkan naskah aslinya,” kata Turiman.

Korban ‘kampanye hitam’

Hasil penelitian Anshari dan Turiman ini kemudian diterbitkan dalam buku ‘Sultan Hamid II, sang perancang lambang negara’ pada pertengahan 2013 lalu.

“Buku ini salah-satu langkah awal publikasi sehingga nama Sultan hamid II tidak perlu harus ditutup atau samar-samar dalam parade sejarah Indonesia,” demikian prolog buku tersebut.

“Dia bukanlah pengkhianat negara seperti black campaign pada masa kehidupannya, namun pahlawan negara yang karya ciptanya menduduki peringkat tertinggi di dalam struktur negara, yaitu lambang negara Elang Rajawali Garuda Pancasila,” tulis mereka.

Kampanye terbuka, melalui pameran dan diskusi di berbagai forum, pun digelar oleh masyarakat Kalimantan Barat untuk apa yang mereka sebut sebagai pelurusan sejarah.

Lebih lanjut Turiman mengharap agar negara mengakui jasa pria yang bernama asli Syarif Hamid Alqadrie ini sebagai perancang lambang negara, Garuda Pancasila.

Diskriminasi hukum

“Karena di dalam UU hak cipta, nama perancang harus disebutkan namanya, sama seperti perancang lagu kebangsaan Indonesia Raya, WR Supratman,” kata Turiman.

Dalam UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, nama WR Supratman disebut dengan jelas, tetapi tidak ada nama Sultan Hamid II,” katanya.

Ada harapan agar negara mengakui jasa Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara, Garuda Pancasila.

“Di sinilah ada diskriminasi hukum. Tidak satu pun pasal yang menyatakan bahwa lambang negara adalah rancangan Sultan Hamid II,” ujar Turiman.

Bagaimanapun, Sultan Hamid II hidup dalam masa-masa gelap revolusi Indonesia, ketika banyak kelompok yang masih bersemangat membawa Indonesia ke arah yang sesuai persepsinya masing-masing.

Sejarah memang bukan matematika yang terukur jelas dan acapkali hanya dimiliki para pemenang. Namun tak semestinya sejarah meniadakan jasa para pesakitan.(Heyder Affan/BBC)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved