Malang Raya

DPRD Minta Pemkab Malang Intensifkan Sosialisasi Dana Desa dan Anggarannya

Kekhawatiran para Kades berurusan dengan pidana atas pelaksanaan DD dan ADD memang beralasan. Tapi hal itu tidak boleh menghambat pelaksanaan

DPRD Minta Pemkab Malang Intensifkan Sosialisasi Dana Desa dan Anggarannya
Tribun Sumsel
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Komisi A DPRD Kabupaten Malang meminta Pemkab Malang lebih intensif sosialisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Hal itu dilakukan agar para Kepala Desa tidak khawatir salah dalam merealisasikan DD dan ADD.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq mengatakan, dalam melakukan sosialisasi penggunaan DD dan ADD diharapkan Pemkab Malang mengikutsertakan Kejaksaan dan Kepolisian serta tim Saber Pungli. Dengan demikian Kades bisa mengerti dan mendengar secara langsung mana penggunaan DD dan ADD yang dilarang karena melanggar aturan.

"Kekhawatiran para Kades berurusan dengan pidana atas pelaksanaan DD dan ADD memang beralasan. Tapi hal itu tidak boleh menghambat pelaksanaan DD dan ADD," kata Zia Ulhaq, Rabu (14/6/2017).

Dijelaskan Zia Ulhaq, seharusnya dalam pelaksanaan DD dan ADD itu apabila terjadi pelanggaran harus dipilah dengan benar. Karena pelanggaran pelaksanaan DD dan ADD lebih cenderung pada kesalahan administratif. Dengan demikian kesalahan administratif tersebut tidak ditarik masuk ke pelanggaran pidana.

"Untuk itulah, Kejaksaan dan Kepolisian bisa memberikan rambu-rambu antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan DD dan ADD," tandas Zia Ulhaq.

Dicontohkan Zia Ulhaq, untuk kasus penggunaan DD dan ADD di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak tersebut sebetulnya merupakan kesalahan administratif. Namun awal kesalahan administratif tersebut dilaporkan oleh warga ke Kejaksaan sebagai dugaan penyelewengan DD dan ADD. Dan hal itu direspon Kejaksaan dengan memproses hukum dugaan penyelewengan DD dan ADD.

"Kalau sudah ditangani kejaksaan maka kami pun tidak lagi bisa intervensi pelanggaran penggunaan DD dan ADD. DPRD menghormati proses hukum yang berjalan," ucap Zia Ulhaq.

Bupati Malang, H Rendra Kresna mengharapkan para Kades di Kabupaten Malang untuk betul-betul mempelajari dan melaksanaan penggunaan DD dan ADD sesuai peraturan yang ada. Tentunya apabila pelaksanaan DD dan ADD sudah benar maka Kades tidak perlu khawatir dipersoalkan hukum atas kebijakan yang diambil dalam pembangunan desanya.

"Kami tidak ingin para Kades pelaksana DD dan ADD berurusan dengan penegak hukum. Makanya silahkan Kades selalu memperhatikan aturan penggunaan DD dan ADD serta tidak perlu bermain-main yang justru bisa menimbulkan pelanggaran hukum," tutur Rendra Kresna.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved