Malang Raya

MCW Lapor dan Beberkan Problematika Kesehatan ke Dinkes, Ini Reaksi Kadinkes Kota Malang

Kepala Dinkes Kota Malang Asih Tri Rachmi berharap MCW juga menyampaikan problematika itu ke lembaga lain, yakni BPJS Kesehatan.

MCW Lapor dan Beberkan Problematika Kesehatan ke Dinkes, Ini Reaksi Kadinkes Kota Malang
SURYAMALANG.COM/Aflahul Abidin
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Malang Corruption Watch (MCW) menyampaikan problematika penyelenggaraan kesehatan di Kota Malang ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Senin (10/7/2017). Sejumlah problematika penyelenggaraan kesehatan disampaikan oleh badan pekerja MCW ke Kepala Dinkes Kota Malang Asih Tri Rachmi.

Problematika penyelenggaraan kesehatan itu antara lain tentang layanan kesehatan tidak maksimal, sosialisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum optimal, juga efektivitas anggaran di Dinkes belum memprioritaskan kebutuhan kesehatan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan belum maksimal diketahui dari pengaduan masyarakat yang masuk ke MCW. Selama Januari 2017 - Mei 2017, MCW menerima 52 pengaduan tertulis terkait pelayanan publik. 81 persen dari 52 pengaduan itu ada di bidang kesehatan.

"Pengaduan itu banyak berasal dari peserta BPJS Kesehatan, antara lain ketidakketersediaan kamar di layanan kesehatan padahal kamar ada yang kosong, bentakan dari petugas, juga penolakan dari rumah sakit," ujar Badan Pekerja MWC Bayu Diktiarsa.

Bayu juga menguraikan minimnya sosialisasi tentang pemakaian surat pernyataan miskin (SPM) untuk berobat. Contoh pengaduan yang masuk akibat minimnya sosialisasi ini, adalah ketidaktahuan warga terkait prosedur pemakaian SPM. Akibat ketidaktahuan prosedur pemakaian ini, warga mendapatkan tagihan tambahan di luar biaya yang bisa ditanggung pemakai SPM.

"Ada warga yang mendapatkan tagihan tambahan sampai Rp 6,7 juta," lanjut Bayu.

Terkait problematika layanan yang dipaparkan oleh MCW itu, Kepala Dinkes Kota Malang Asih Tri Rachmi berharap MCW juga menyampaikan problematika itu ke lembaga lain, yakni BPJS Kesehatan.

"Karena tidak hanya kami yang terkait ini, tetapi juga lembaga lain yakni BPJS Kesehatan. Jadi saya harap juga disampaikan kesana, jadi lebih sinkron," ujar Asih.

Terkait keluhan ketersediaan kamar di fasilitas kesehatan, Dinkes Kota Malang merencanakan adanya aplikasi data terpadu di setiap Faskes. Aplikasi itu nantinya untuk mengetahui ketersediaan kamar.

"Apakah kamar di rumah sakit dan Puskesmas memang penuh atau masih ada yang kosong. Kami harapkan keberadaan aplikasi ini bisa membantu, sedang kami sempurnakan," tegas Asih.

Sedangkan untuk pemaksimalan SPM, Dinkes akan bekerjasama secara maksimal dengan kelurahan, terutama untuk sosialisasinya.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved