Breaking News:

Apeksi 2017

Peserta Apeksi Segera Buat Aturan Terkait Perppu Ormas Termasuk Cegah Faham Radikalisme, Asal

Presiden Joko Widodo meneken Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu itu mengatur pelarangan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Presiden Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo berfoto bersama Wali Kota Seluruh Indonesia dalam penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Savana, Kota Malang, Kamis (20/7/2017). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah daerah akan mengikuti bunyi aturan yang dituangkan dalam Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kalau dalam diktum aturan itu menyebut keharusan daerah membuat peraturan daerah, maka Pemda akan mengikutinya.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany usai penutupan acara Rakernas XII Apeksi di Kota Malang, Kamis (20/7/2017).

"Terus terang saya belum baca keseluruhan isi Perppu. Kalau ada pasal menyebut daerah harus membuat aturan tentang Ormas, tentunya kami akan menindaklanjuti. Masih akan kami pelajari dulu, apakah memang ada keharusan atau tidak," ujar Airin.

Wali Kota Tangerang Selatan ini menegaskan sikap pemerintah kota sejalan dengan pemerintah pusat.

"Karena pemerintahan itu satu, mulai dari pusat, provinsi, dan daerah. Jadi tidak bisa daerah jalan kesini, pusatnya kesana. Kalau memang harus, itu nanti akan menjadi payung hukum bagi daerah untuk membuat aturan di daerah," tegas Airin.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meneken Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu itu mengatur tentang pelarangan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk di dalamnya yang berfaham radikal.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved