Breaking News:

Apeksi 2017

Soal Pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi, Forum Apeksi di Kota Malang Sepakat Minta Syarat Ini

"Umpama ketika ditangani oleh pemerintah kota sudah gratis, ya jangan sampai ada pungutan lagi ketika dikelola oleh pemerintah provinsi,"

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Wali Kota Malang, M Anton dan Ketua APEKSI, Airin Rachmi Diany menyiram pohon khas daerah usai ditanam dalam rangkaian kegiatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2017 di Taman Singha Merjosari, Kota Malang, Kamis (20/7/2017). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi di Indonesia menjadi salah satu isu yang dibicarakan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Usai penutupan Rakernas, Kamis (20/7/2017), Ketua DPP Apeksi Airin Rachmi Diany menjelaskan sikap Apeksi terkait isu itu.

Dalam forum Rakernas itu, disepakati mau tidak mau pemerintah kota tetap menerima keputusan pemerintah itu. "Mau tidak mau, kami menyetujuinya. Apalagi kemarin sudah diputuskan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), sudah menjadi produk hukum. Jadi kami menyetujuinya," ujar Airin.

Namun Pemkot melalui Rakernas itu memberikan sejumlah catatan. Catatan pentingnya adalah jangan sampai pengelolaan oleh provinsi itu menimbulkan lebih banyak persoalan, dan jangan sampai menyusahkan pelajar dan orang tua.

"Umpama ketika ditangani oleh pemerintah kota sudah gratis, ya jangan sampai ada pungutan lagi ketika dikelola oleh pemerintah provinsi, meskipun itu boleh. Namun kalau bisa dibiayai pemerintah, ya sebaiknya dibiayai. Ketika ditangani oleh pemerintah provinsi, jangan sampai kualitas pendidikan malah menurun. Itu sejumlah catatannya," imbuh Wali Kota Tangerang Selatan ini.

Airin menambahkan, untuk meminimalkan persoalan terkait itu harus ada intensitas komunikasi dan kolaborasi antara Pemkot dan Pemprov.

Ia mencontohkan ketika penerimaan peserta didik baru SMA/SMK beberapa waktu lalu. Pihaknya mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan itu lantas diteruskan ke Pemprov.

"Pemkot juga harus mendorong Pemprov untuk turun ke lapangan, untuk menyelesaikan persoalan," tegasnya.

Penerimaan kebijakan itu juga dilandasi satu kesatuan, bahwa pemerintahan itu satu mulai dari pusat, provinsi, sampai kota dan kabupaten

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved