Breaking News:

Malang Raya

Paripurna Bahas Ranperda 'Kenaikan Gaji' DPRD Kota Malang Paket Kilat, Simak Mekanisme Cepatnya

Rahayu Sugiarti menerangkan, tidak dibacakannya naskah jawaban fraksi itu atas kesepakatan peserta rapat paripurna.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Sri Wahyunik
suasana Paripurna Dewan, Kamis (27/7/2017) 

SURYAMALANG.COM,KLOJEN - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD terus berlanjut, Kamis (27/7/2017) di gedung DPRD Kota Malang.

Agenda siang tadi adalah pembacaan jawaban fraksi atas pendapat wali Kota Malang terhadap Ranperda itu.

Meski agendanya jawaban fraksi, paripurna hari ini berjalan cepat. Rapat hanya berjalan sekitar 20 menit. Hal ini dikarenakan, jawaban fraksi tidak dibacakan namun disepakati langsung diserahkan ke pimpinan sidang.

Tetapi kesepakatan itu tidak diamini semua fraksi. Fraksi Golkar, misalnya, memilih tetap membacakan jawaban fraksi itu. "Kalau bagi kami, jawaban fraksi ini harus dibacakan meski hanya kesimpulan saja. Karena ini pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan paripurna merupakan agenda resmi DPRD. Jadi bagi saya prinsip, ini harus dibacakan," tegas Bambang Sumarto, yang membacakan jawaban fraksi Golkar.

Meskipun sempat diinterupsi, Bambang tetap meminta waktu membacakan jawaban fraksinya meskipun hanya kesimpulan.

Sedangkan fraksi lain yang juga membacakan jawabannya, meski hanya kesimpulan adalah PDIP, dan PKB.

Fraksi lain seperti Gerindra, Demokrat, Hanura - PKS, juga PAN hanya menyerahkan naskah jawaban fraksi ke pimpinan sidang, Rahayu Sugiarti.

Rahayu Sugiarti menerangkan, tidak dibacakannya naskah jawaban fraksi itu atas kesepakatan peserta rapat paripurna.

"Karena sudah diteliti naskahnya, isinya hampir mirip dan semuanya menyetujui pembahasan Ranperda ini diteruskan menjadi Perda. Selain itu, kami juga hendak melakukan sarasehan dengan Korem (Korem 083/Bdj Malang), jadi memang paripurnanya disepakati dipercepat," ujar Yayuk, panggilan akrab Rahayu.

Ranperda itu merupakan turunan dari PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP ini beberapa waktu terakhir cukup menjadi perbincangan karena berisi tentang kenaikan tunjangan dewan. Kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan ini berkisar antara 3 persen - 7,5 persen tergantung pengelompokan keuangan daerah.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved