Breaking News:

Malang Raya

Sempat 'Dikuasai' Kota Malang, Bupati Malang Akan Serahkan Kelola Sumber Air ke Kabupaten Malang

Kami minta hitung-hitungan ulang nilai kompensasi itu, dan kami minta nilai kompensasi yang wajar. Nilai kompensasi Rp 120 per meter kubik tidak wajar

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM/David Yohanes
Bupati Malang, Rendra Kresna. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Bupati Malang, Rendra Kresna, siap menyerahkan pengelolaan sumber air yang selama ini dikerjasamakan pemanfaatanya oleh PDAM Kota Malang ke PDAM Kabupaten Malang. Hal itu akan dilakukan apabila tidak ada kesepakatan nilai kompensasi pemanfaatan sumber air antara Pemkab Malang dengan Pemkot Malang.

Rendra Kresna mengatakan, Pemkab Malang menginginkan adanya perubahan nilai kompensasi pemanfaatan sumber air dengan Pemkot Malang dalam perjanjian kontrak kerja sama (PKS). Ini dikarenakan nilai kompensasi yang diterima PAD Pemkab Malang dari Pemkot Malang dalam hal itu PDAM Kota Malang sudah tidak layak.

"Kami minta ada hitung-hitungan ulang nilai kompensasi itu, dan kami minta nilai kompensasi yang wajar. Nilai kompensasi Rp 120 per meter kubik sangat tidak wajar itu," kata Rendra Kresna, Rabu (9/8/2017).

Dijelaskan Rendra, bila nantinya pengelolaan sumber air yang selama ini dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang diserahkan ke PDAM Kabupaten Malang maka akan dilakukan penghitungan dan pengembalian nilai investasi. Berapa nilai investasi yang telah dikeluarkan PDAM Kota Malang untuk pemanfaatan sumber air akan dikembalikan. Selanjuntya bila PDAM Kota Malang tetap menginginkan distribusi air dari sumber tersebut akan dikenakan harga pasar.

"Maka dari itu, sebelum hal itu kami lakukan sebaiknya antara PDAM Kota Malang dalam hal itu Pemkot Malang duduk bersama membicarakan perbaruan nilai kompensasi dengan Pemkab Malang, dan kami tidak akan bersikap keras seperti memutus distribusi air begitu saja yang dampaknya bisa luar biasa bagi masyarakat," ucap Rendra.

Memang, diakui Rendra, permintaan adanya perbaruan nilai kompensasi pemanfaatan sumber air tidak lebih sebagai upaya pelestarian lingkungan dari sumber air itu sendiri. Di mana dana kompensasi pemanfaatan sumber air tersebut akan masuk sebagai PAD dalam APBD.

Selanjutnya dari APBD Kabupaten Malang akan disalurkan dalam bentuk program-program pelestarian lingkungan dan hutan. Karena bagaimanapun, debit air dari sumber air tersebut kalau tidak ada upaya pelestarian maka lama kelamaan akan menurun dan bisa kering seiring rusaknya hutan. Dan risiko buruk pasti akan diterima Pemkab Malang dan masyarakat Kabupaten Malang.

"Jadi itulah yang kami maksudkan, bukan semata-mata kami meminta kompensasi lebih besar untuk PAD dan APBD. Silakan jujur berapa nilai keuntungan dan biaya produlsi yang didapat PDAM Kota sehingga hitung-hitungan kompensasi jelas," ucap Rendra.

Mengenai besaran nilai kompensasi yang sewajarnya, tambah Rendra, pihaknya belum bisa menyebutkan. Dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal hitung-hitungan nilai kompensasi ke Komisi C dan D serta Dinas Lingkungan Hidup serta lembaga penilai.

"Yang pasti, kami minta ada kenaikan nilai kompensasi. Dan kami siap membahas bersama antar Kepala Daerah bila diperlukan," tandas Rendra.

Sementara Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi mengatakan, pada prinsipnya PDAM Kabupaten Malang siap mengelola pemanfaatan semua sumber air di Kabupaten Malang. Termasuk pengelolaan sumber air yang kini dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang.

Karena bagaimana pun, kebutuhan suplai air untuk melayani masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Malang cukup besar. Dengan banyaknya sumber air yang dikelola PDAM Kabupaten Malang akan bisa menjadi jaminan ketersediaan air bagi pelanggan.

"Jadi kami selalu siap setiap saat bila diberikan kewenangan mengelola semua sumber air di Kabupaten Malang dengan baik," tutur Syamsul Hadi.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved