Breaking News:

Malang Raya

Ini Antisipasi Kejari Kota Batu dalam Mengontrol Dana Desa Agar Tidak Diselewengkan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu tidak main-main dalam menangani permasalahan yang kerap dialami oleh setiap desa terkait pengelolaan Dana Desa.

Penulis: Sany Eka Putri | Editor: eko darmoko
IST
Kota Batu 

SURYAMALANG.COM, BATU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu tidak main-main dalam menangani permasalahan yang kerap dialami oleh setiap desa terkait pengelolaan Dana Desa.

Hal ini bisa dilihat dengan dibuatnya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dalam pembuatan TP4D ini melibatkan semua kepala desa se-Kota Batu yang melibatkan 19 kepala desa dan dikumpulkan dalam sosialisasi Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum di Kejari Batu, Kamis (24/8/2017).

Kasi Intel Kejari Kota Batu, Teuku Luftansyah mengatakan diadakan sosialisasi ini agar setiap desa mampu mengelola keuangan baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan benar.

Teuku mengatakan tujuan dibentuk TP4D ini untuk mendampingi masalah anggaran yang diterima oleh desa. Agar tidak terhambat penyerapannya sesuai tujuan pemerintah. Tentunya dalam kepentingan pembangunan desa dan perekonomian masyarakat.

"Kebanyakan, ditengarai ada sebagian dana desa yang cara pengelolaannya tidak melibatkan aparat desa dan peran masyarakat. Sehingga banyak terjadi penyimpangan. Dari situ yang perlu ditegasi ke masyarakat," imbuh Teuku.

Tim TP4D ini juga melibatkan Polres Batu dan Pemkot Batu. Ia memberi contoh, kesalah-pahaman yang kerap terjadi terkait pengelolaan dana desa. Seperti saat swakelola, pihak desa ingin memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa. Apabila menyerahkan ke pihak ketiga, harus disertai pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban itu bisa berupa bukti transaksi. Begitu pun ketika ingin memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Ia menegaskan, dukungan laporan pertanggungjawaban itu sangat penting.

"Karena akan diketahui bagaimana nanti arahan yang benar ketika dana desa itu sudah dipergunakan," imbuh dia.

Dalam pendampingan dana desa ini, lanjut dia, agar mengikutsertakan peran dari masyarakat. Tak hanya itu, ia menegaskan, pendampingan yang dilakukan Kejaksaan ini ialah untuk menyesuaikan tujuan pemerintah dalam kepentingan pembangunan desa dan perekonomian masyarakat.

"Kejaksaan ini bukan auditor atau pengawas pembangunan desa. Tetapi mendampingi desa dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu TP4D ini dibentuk," tutur dia.

Karena baru dibentuk, masih belum ada payung hukumnya. Pihaknya sudah melakukan permintaan ke pihak Wali Kota agar segera mengesahkan Perwali TP4D.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved