Malang Raya

PERSADA Universitas Brawijaya Hadirkan Praktisi Hukum Paparkan Disparitas Pemidanaan Tipikor

Lucky mengatakan seminar tersebut berusaha untuk mewujudkan peradilan pidana yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu adil, bermanfaat, dan berkepastian.

PERSADA Universitas Brawijaya Hadirkan Praktisi Hukum Paparkan Disparitas Pemidanaan Tipikor
SURYAMALANG.COM/Neneng Uswatun Hasanah
Penyerahan cinderamata dari LPPM UB untuk narasumber seminar Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (30/8/2017). 

SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya (UB) Malang bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI mengadakan seminar bertema Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (30/8/2017).

Seminar tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Joko Irianto SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Nursyam SH MHum, serta peneliti PERSADA UB, Dr Lucky Hendrawati SH MH.

Lucky mengatakan seminar tersebut berusaha untuk mewujudkan peradilan pidana yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu adil, bermanfaat, dan berkepastian.

"Selama ini sering terjadi disparitas, atau perbedaan penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi," katanya pada SURYAMALANG.COM.

Tindak pidana korupsi dikenakan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Namun, karena adanya frasa kata 'dan' dan 'atau' sehingga dimungkinkan terjadi adanya perbedaan putusan pidana oleh hakim.

"Unsur frasa 'atau' bisa membuka pilihan, dan unsur kata 'dan' bisa menjadi kumulatif dalam putusan pidana oleh hakim," lanjut dosen FH UB itu.

Sesuai MaPPI, kejaksaan maupun pengadilan memiliki rumus penjatuham pidana sesuai nilai kerugian.

"Dalam forum ini kami hadirkan kedua lemaba untuk sharing atas dasar apa rumus itu dibuat. Padahal sudah ada undang-undang yang berlaku, namun dua lembaga berbeda memiliki batasan dan rumusan tersendiri," tutur Lucky.

Ia berharap dalam seminar ini akan menghasilkan satu visi kesamaan persepsi tentang nilai kerugian negara dan penjatuhan pidana bagi tindak pidana korupsi.

"Selama ini setiap lembaga punya anggapan berbeda terhadap suatu jumlah apakah angka itu dinilai besar atau kecil. Misalnya lembaga yang membutuhkan biaya penyidikan sebesar Rp 20 juta, biasanya akan mengalihkan tindak pidana korupsi yang nominalnya di bawah jumlah tersebut," ungkapnya.

Penulis: Neneng Uswatun Hasanah
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved