Malang Raya

Undang-Undang Tipikor Membuka Peluang Disparitas Penjatuhan Vonis oleh Hakim

Sebagai praktisi hukum pidana, Nursyam mengatakan pemidanaan apapun pasti mengharapkan pelaku tidak berdaya dengan vonis yang dijatuhkan.

Undang-Undang Tipikor Membuka Peluang Disparitas Penjatuhan Vonis oleh Hakim
SURYAMALANG.COM/Neneng Uswatun Hasanah
Seminar Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi digelar oleh Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Rabu (30/8/2017). 

SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Seminar Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi digelar oleh Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya (UB) Malang bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Rabu (30/8/2017).

Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Nursyam SH MHum sebagai salah satu pembicara, menerangkan mengapa putusan pidana bagi tindak pidana korupsi sering berbeda-beda. Padahal, sudah ada UU Tindak Pidana Korupsi.

"UU Tipikor juga menjadi salah satu faktor yuridis mengapa putusan hakim seringkali berbeda. Karena dalam undang-indang tersebut membuka peluang kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan dari minimum hingga maksimum," jelasnya.

Selain itu, faktor yuridis yang lain adalah tujuan pemidanaan terdakwa tindak pidana korupsi.

"Sedangkan faktor non yuridisnya antara lain niat pelaku. Bisa saja dia korupsi untuk membangun masjid, ada pula yang lain untuk menyejahterakan diri sendiri.

"Kemudian peranan pelaku dalam tindakan korupsi tersebut, iktikad pelaku, akibat perbuatan, tujuan perbuatan, dan keadaan pelaku tindak pidana korupsi," lanjutnya.

Sebagai praktisi hukum pidana, Nursyam mengatakan pemidanaan apapun pasti mengharapkan pelaku tidak berdaya dengan vonis yang dijatuhkan.

"Dalam tindak pidana korupsi, penjatuhan vonis juga diharapkan memperbaiki kerugian masyarakat. Namun dasar keadilan hakim yang berbeda jadi membuka peluang disparitas," ujarnya.

Ia mengatakan disparitas pemidanaan kemudian menjadi lazim dan dibenarkan sepanjang masih terpenuhinya azas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Joko Irianto SH MH menuturkan di kalangan penuntut umum sudah ada surat edaran dari pusat untuk penanganan perkara tipikor. Surat edaran tersebut menjadi sebuah pengendali agar tidak terjadi disparitas dan rasa adil sesuai tuntutan yang diajukan.

"Tuntutan jaksa juga harus bisa membawa efek jera pada pelaku, menimbulkan dampak pencegahan dan daya yamgkal terhadap pelaku tipikor, menciptakan kesatuan kebijakan tuntutan, dan memininalisir disparitas tindak pidana perkara sejenis," jelasnya.

Ia menerangkan, penentuan berat dan ringannya tuntutan pidana penjara pada pelaku tipikor, antara lain besaran kerugian keuangan negara dan berapa yang sudah dikembalikan terdakwa.

"Selain itu juga berapa jumlah yang sudah dinikmati terdakwa, dan hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan," tuturnya.

Penulis: Neneng Uswatun Hasanah
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved