Pejabat Kota Batu Terlibat Pungli

Dugaan Pungli di Kota Batu – Tak Bisa Beri Bantuan Hukum, Pemkot Hanya Bisa Lakukan Langkah Ini

Kabag Hukum Pemkot Batu, Maria Inge Sandrasi belum bisa memutuskan pihaknya akan memberi bantuan hukum atau tidak.

Dugaan Pungli di Kota Batu – Tak Bisa Beri Bantuan Hukum, Pemkot Hanya Bisa Lakukan Langkah Ini
SURYAMALANG.COM/Sany Eka Putri
Nugroho Widyanto alias Yeyen di ruang Satreskrim Polres Batu, Jumat (25/8/2017). 

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU – Pemkot Batu belum mendapat laporan soal kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat  Pemkot Batu oleh tim sapu bersih (Saber) pungutan liar (Pungli) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kabag Hukum Pemkot Batu, Maria Inge Sandrasi belum bisa memutuskan pihaknya akan memberi bantuan hukum atau tidak.

“Kami hanya tahu dari media,” kata Inge kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (31/8/2017).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 2/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Biro Hukum hanya memberi pendampingan kepada ASN untuk kasus hukum perdata dan tata usaha negara (TUN).

( Baca: Dugaan Pungli, Adakah Intervensi Pemkot Batu Terhadap Polres Batu Terkait Operasi Tangkap Tangan? )

( Baca: Dugaan Pungli Ditangani Polda Jatim, Ini Komentar Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso )

“Kalau akan memberi bantuan hukum, harus dilihat kasusnya dahulu. Pemerintah daerah dibatasi dalam perkara perdata dan TUN. Kalau masuk pidana, tidak bisa,” tambahnya.

Menurutnya, kalau kasus itu akan didampingi oleh pengacara sendiri.

“Kami hanya memantau. Kalau sampai memberi keterangan, tidak bisa,” lanjutnya. 

Prosedur pendampingan hukum harus ada laporan dari pihak yang dirugikan dahulu ke Biro Hukum.

Halaman
1234
Penulis: Benni Indo
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved