Pejabat Kota Batu Terlibat Pungli

Terkait Pejabat yang Kena OTT, Pemkot Batu Bisa Berikan Pendampingan Bantuan Hukum

"Bagian hukum bisa untuk pendampingan saja. Tapi, lihat dulu nanti kasusnya pada tindak pidana apa," kata Achmad Suparto saat dikonfirmasi

Terkait Pejabat yang Kena OTT, Pemkot Batu Bisa Berikan Pendampingan Bantuan Hukum
SURYAMALANG.COM/Sany Eka Putri
Plt Sekda Kota Batu, Achmad Suparto. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Ternyata Pemerintah Kota Batu bisa memberikan pendampingan hukum terkait tiga pejabat Pemkot Batu yang jadi terduga melakukan pungutan liar alias pungli.

Tiga pejabat itu, ialah pejabat Pemkot Batu yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Saber Pungli Kemenkopolhukam karena melakukan pemerasan terhadap satu perusahaan yakni PT GA. Plt Sekretaris Daerah, Achmad Suparto, mengatakan bantuan hukum itu hanya sebatas pendampingan saja.

"Bagian hukum bisa untuk pendampingan saja. Tapi, lihat dulu nanti kasusnya pada tindak pidana apa," kata Achmad Suparto saat dikonfirmasi SURYAMALANG.COM, Minggu (3/9/2017).

Ia menjelaskan sesuai Permendagri nomor 12 tahun 2014, tertera bagian hukum pemerintah daerah terbatas untuk memberikan bantuan hukum. Dalam artian bisa menjadi kuasa hukum, tetapi, pada kasus Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Sementara pada PP no 11 tahun 2017, menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukun pada sidang peradilan.

"Tetapi dalam PP itu belum dijabarkan dalam persidangan seperti apa. Untuk kasus OTT ini masih belum tahu ranahnya ke mana," imbuh Suparto.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved