Breaking News:

Malang Raya

Lebih dari 27 Juta Masyarakat Indonesia yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan

Hal itu dipaparkan oleh peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr R Siti Zuhro MA, Selasa (3/10/2017).

Penulis: Neneng Uswatun Hasanah | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM/Neneng Uswatun Hasanah
Peneliti senior LIPI, Prof Dr R Siti Zuhro MA memberi kuliah kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB), Selasa (3/10/2017). 

SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Otonomi daerah yang telah berlangsung sejak 2001 ternyata masih membutuhkan banyak perbaikan.

Hal itu dipaparkan oleh peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr R Siti Zuhro MA, Selasa (3/10/2017).

"Sejak 2001 adanya otonomi daerah, masalah kemiskinan masih menjadi isu krusial.

"Per September 2016, masih ada lebih dari 27 juta jiwa masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan," tuturnya saat memberikan kuliah pada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Belum lagi masih ada 7,2 juta orang pengangguran berdasarkan data 2016.

Itu berarti ada sekitar 5,5 persen penduduk Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan.

"Kesenjangan antara kabupaten dan kota juga masih terlihat. Di bagian barat Indonesia ada 103 daerah tertinggal dari total 122 kota/kabupaten," rincinya.

Siti mengatakan beberapa kendala otonomi daerah antara lain adalah kurang efektifnya sinergi antar jenjang pemerintahan, pembangunan antar sektor yang lemah, dan overlapping dan kontradiksi serius antara peraturan daerah dan peraturan pusat yang membuat beberapa perda bermasalah.

"Ini berarti pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersama mengembangkan dan melaksanakan amanah untuk mewujudkan tujuan kepentingan nasional. Yaitu untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat," katanya.

Selain itu daerah harus mewujudkan pemerintahan uang berkualitas, efektif, efisien, kuat, dan demokratis.

"Serta saya harap pemerintah bisa merancang ulang skema pilkada dengan konteks demokrasi Indonesia. Agar semia jenjang pemerintahan melakukan pemilu yang sinergis dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat," tutupnya.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved