Malang Raya

Malang Corruption Watch Tampilkan Dagelan Setya Novanto di Depan Balai Kota Malang

"Ini seperti dagelan, tetapi masyarakat dibuat sakit hati," ujar koordinator aksi Fausi Wibowo.

Malang Corruption Watch Tampilkan Dagelan Setya Novanto di Depan Balai Kota Malang
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Massa aksi dari Malang Corruption Watch (MCW) membawa poster dalam aksi demontrasi di depan Balai Kota Malang, Selasa (3/10/2017). Massa aksi memprotes putusan pra peradilan Setyo Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang dinilai penuh rekayasa serta mendesak Komisi Yudisial mengusut pelanggaran etik yang diduga dilakukan Hakim Tunggal Cepi dalam kasus itu. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dagelan pra-peradilan Setnov, inilah judul rilis yang dibikin oleh Malang Corruption Watch (MCW). Rilis tersebut disebarkan ke awak media dalam aksi yang digelar di depan Balai Kota Malang, Selasa (3/10/2017).

Setnov mengacu pada akronim nama Setya Novanto, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar). Aksi yang dilakukan MCW bersama masyarakat anti korupsi Malang Raya itu memprotes putusan pra-peradilan hakim Cepi Iskandar atas permohonan yang diajukan Setnov.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi KTP elektronik. Atas penetapan itu, Setnov mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Beberapa waktu lalu, hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan Setnov dan menggugurkan status tersangkanya.

Putusan itu oleh MCW dinilai sebagai dagelan pra-peradilan. "Ini seperti dagelan, tetapi masyarakat dibuat sakit hati," ujar koordinator aksi Fausi Wibowo.

Menurut MCW terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusan itu, antara lain hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Setnov dalam dugaan korupsi E-KTP, juga laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti pra-peradilan.

"Putusan itu kembali mengkonfirmasi bahwa pengadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, tidak berdaya jika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan," imbuh Fausi.

Karenanya MCW menyerukan desakan antara lain, Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang pra-peradilan, Mahkamah Agung mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum, juga KPK harus kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016, serta masyarakat terus mengawasi proses penegakan hukum terhadap korupsi e-KTP.

Dalam aksi itu, pendemo membawa spanduk dan sejumlah poster. Spanduk bertuliskan 'Yang melemahkan KPK pasti koruptor'. Sedangkan poster yang dibawa bertuliskan kalimat sindiran untuk Setya Novanto.

Kalimat sindiran itu seperti kalimat sindiran yang beberapa hari berseliweran di media sosial. Kalimat sindiran ini bertebaran paska putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Setya Novanto, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Golkar.

Setnov menggugat ke pra-peradilan atas penetapan tersangka dirinya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berikut kalimat bernada sindiran yang bisa membuat pembacanya tersenyum itu, "SN digigit anjing eh malah anjingnya yang luka", "Setya Novanto berbuat dosa, Tuhan yang minta maaf", "Papa curi ayam, yang digebukin pemilik ayamnya", "Pengobatan alternatif Papa Setnov adalah putusan Cepi aww", juga "Cepi wakil Tuhan tapi Setya Novanto sekarang malah jadi Tuhan".

Sementara itu Ridwan Hisjam, anggota DPR RI dari Partai Golkar mengakui mengetahui sejumlah kalimat bernada sindiran dan sinisme terhadap Setnov itu. Namun sejauh ini pihaknya menganggap itu sebagai guyonan semata.

"Bagi kami itu hanya lucu-lucuan untuk menghibur saja. Ya dikerjakan netizen. Kami hanya mengurusi proses hukumnya saja," ujar Ridwan yang ditemui SURYAMALANG.COM di Balai Kota Malang, Senin (2/10/2017).

Golkar, katanya, belum melihat perlunya melaporkan hal itu ke polisi. Tetapi jika nantinya dinilai merugikan atau adanya ujaran kebencian, maka Setnov bisa saja melaporkannya ke polisi.

"Sekarang kan ada UU ITE, kalau mungkin Pak Setnov merasa dirugikan," ujarnya.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved