Malang Raya

Proses Penganggaran Rawan Jadi Celah Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Modusnya sudah jadi rahasia umum, karena itu menjadi proses negosiasi antara legislatif dengan eksekutif. Terjadi di proses penganggaran

Proses Penganggaran Rawan Jadi Celah Indikasi Tindak Pidana Korupsi
Kompasiana
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) M Fahruddin melihat indikasi adanya 'uang pokir' (pokok pikiran) di pembahasan anggaran di DPRD bukanlah hal baru.

Menurutnya, modus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di penganggaran sudah menjadi rahasia umum.

"Modusnya sudah jadi rahasia umum, karena itu menjadi proses negosiasi antara legislatif dengan eksekutif. Terjadi di proses penganggaran," ujar Fahruddin, Kamis (19/10/2017).

'Negosiasi' itu sebagai bentuk jalinan kedua belah pihak. Pemkot membikin program, dan diharuskan ada persetujuan anggota dewan.

Sebaliknya, anggota dewan yang memiliki usulan pokok pikiran disampaikan kepada anggota dewan untuk direalisasikan sebagai program. Dengan begitu, anggota dewan berkontribusi kepada pemilihnya.

"Di situlah negosiasi ini terjadi. Program itu bisa ditawarkan oleh anggota dewan melalui Pokir itu, juga bisa dari eksekutif. Saat negosiasiasi inilah diduga terjadi 'deal'deal', bisa jadi ada deal-deal tentang uang juga," tegasnya.

Karenanya, menurut Fahruddin, sangat penting proses pengawasan sebuah penyusunan anggaran. Sebab ketika pembahasan penganggaran itulah ada celah untuk melakukan dugaan tindakan koruptif.

"Mulai dari pembahasan KUA-PPAS itu ada celah untuk tawar menawar sebagai bentuk kompensasi," imbuhnya.

Selain memanfaatkan celah itu, indikasi korupsi bisa terjadi dengan pemberian hadiah demi meloloskan program Pemkot, atau pengaturan pemenang tender sebuah proyek.

"Untuk itu KPK harus serius menangani dugaan tindak pidana korupsi di Kota Malang ini," tegasnya.

Dalam workshop untuk jurnalis di KOta Malang yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, salah satu narasumber yang juga penyidik KPK Budi A Nugroho menyebutkan celah-celah terjadinya indikasi korupsi dalam pembahasan sebuah anggaran.

Dokumen pokok penganggaran itu mulai dari RPJMD - KUA - PPAS - RKA SKPD - RAPBD - Perda APBD - DPA SKPD - Kas. Salah satu hal penting yang harus diawasi adalah saat pembahasan KUA-PPAS dan pembahasan dari RAPBD menjadi APBD.

Tahapan ini melibatkan dua pihak yakni eksekutif dan legislastif, serta melewati tahapan evaluasi. Saat pembahasan itulah, harus diwaspadai celah-celah tindak korupsi tersebut.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved