Breaking News:

Malang Raya

Tangani Sengketa Ganti-Rugi Tol Mapan, Komnas HAM Datangi Balai Kota Malang

Johan menambahkan Komnas HAM tidak hanya sekali ini mendapat keluhan terkait ganti rugi pembebasan lahan pembangunan tol.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Zainuddin
ISTIMEWA
Warga Madyopuro melakukan aksi protes di jalan beberapa waktu lalu. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Anggota Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mendatangi Balai Kota Malang, Jumat (27/10/2017).

Komnas HAM bertemu sejumlah pejabat Pemkot untuk mengumpulkan data dan keterangan terkait pengaduan warga Madyopuro terdampak pembangunan jalan tol Malang-Pandaan.

“Kami sudah bertemu dengan warga kemarin. Sekarang kami mengumpulkan keterangan dari Pemkot, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Johan Effendi, Kepala Biro Penegakan HAM Komnas HAM kepada SURYAMALANG.COM.

Komnas HAM bakal mengompilasi dan menganalisa keterangan dan data dari kedua pihak.

Analisa itu akan mengerucut pada rekomendasi untuk sejumlah pihak.

“Nanti akan menghasilkan rekomendasi. Kami punya waktu kerja minimal 14 hari atau 2x14 hari,” lanjutnya.

Johan menambahkan Komnas HAM tidak hanya sekali ini mendapat keluhan terkait ganti rugi pembebasan lahan pembangunan tol.

Komnas HAM pernah menangani pengaduan warga terdampak tol di Mojokerto.

Johan mengakui ganti rugi lahan selalu muncul ketika ada pembangunan tol.

“Persoalannya bisa dibilang sama, yaitu terkait ganti rugi, besaran nilai ganti rugi, atau warga yang merasa mendapat ketidakadilan,” imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved