Surabaya

Humas Go-Jek ke Surabaya, Hadapi Para Pejabat dan Akademisi Jatim

#GO-JEK DISOROT LAGI. Kita tak boleh ketinggalan teknologi namun ojek pangkalan jangan disingkirkan. Karena ini sudah bisnis, harus diatur.

Humas Go-Jek ke Surabaya, Hadapi Para Pejabat dan Akademisi Jatim
nuraini faiq
Malikul Kusno dari manajemen Go-Jek saat diskusi di Hotel Novotel Surabaya bersama pejabat Dinas Perhubungan seluruh Jatim, Selasa (21/11/2017). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Go-Jek, aplikasi ojek online di Surabaya, jadi sorotan lagi. Angkutan umum roda dua ini dinilai tidak memiliki pijakan hukum saat mereka mengantarkan penumpang menembus macet Surabaya.   

Sepeda motor yang tidak masuk dalam angkutan umum dalam UU 22/2009 ini juga tidak memberi jaminan keselamatan. Meski begitu dalam aturan juga tidak dilarang sepeda motor sebagai angkutan umum.

Mantan Dirjen Perhubungan Darat Iskandar Abubakar menyampaikan bahwa ojek online yang makin marak itu perlu diatur. Mereka selama ini dibiarkan tanpa regulasi.  

"Motor adalah jenis angkutan yang tidak stabil sehingga paling banyak kecelakaan. Hujan kehujanan panas kepanasan," kata Iskandar saat memulai Forum Group Discussion (FGD) Membedah Regulasi Roda Dua sebagai Angkutan Umum di Surabaya, Selasa (21/11/2017).

Baca juga: Menteri Rudiantara Bilang, Transportasi Online Lebih Syariah

Diskusi ini diinisiasi Dishub Jatim untuk memberi masukan ke pusat menyikapi kontroversi ojek online yang tak terkendali. Tidak saja menyangkut jaminan keselamatan, tapi gesekan sosial juga terjadi dengan ojek pangkalan.

Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi menuturkan bahwa tidak satu pun baik di UU maupun Permenhub mengatur motor sebagai angkutan umum. Kenyataannya masyarakat membutuhkan dan gojek menjawab kebutuhan ini.   

"Para pakar hukum, pakar transportasi, hingga akademisi dan praktisi transportasi mendiskusikan motor jadi transportasi umum. Haislnya akan kita sampaikan ke pusat," tutur Wahid.   

Setelah terjadi gesekan sosial karena makin maraknya ojek online, kini Pemerintah baru mencari regulasi. Wahid mengakui ini. Namun Keberadan ojek online harus ditata.  

Apalagi saat ini sudah over capacity. Sejak 2013, gojek mulai masuk Jakarta namun belum berbasis aplikasi. Masih Call center.

Public Relation Go-Jek, Malikul Kusno Utomo, menyebut bahwa baru 2015 resmi gojek berbasis aplikasi.    Diakui bahwa keberadaan gojek dalam sorotan.

"Tapi kami berusaha meningkatkan layanan. Kami juga sertakan pengemudi dan penumpang dalam asuransi," kata Malikul.  

Sejauh ini, masih banyak pengendara gojek melayani bukan sesuai pemesan. Ini menjadi catatan. Begitu juga Malikul kaget ada jaket Gojek dijual bebas.

Pakar Transportasi ITS Surabaya, Hitta Priya menyebutkan bahwa sejak dahulu kala ojek sudah ada. Namun karena tak ada gejolak dan gesekan sosial tak masalah.   

"Namun kita tak boleh ketinggalan teknologi. Namun ojek pangkalan jangan disingkirkan. Karena ini sudah bisnis harus diatur. Pemerintah yang atur," kata Hitta. 

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved