Breaking News:

KPK Tangkap Wali Kota Batu

Praperadilan Ditolak, Posisi Tersangka Eddy Rumpoko Makin Terjepit, Simak Penjelasan KPK . . .

“Kami harap ini memperjelas konstruksi dan proses formil penanganan kasus Batu yang ditangani KPK,” harapnya.

Penulis: Sany Eka Putri | Editor: eko darmoko
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, Senin (2/10/2017). Eddy Rumpoko diperiksa sebagai tersangka terkait suap pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah Kota Batu tahun 2017. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER), ditolak oleh Hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).

Sahabat ER, Wira Setyo Utomo, mengatakan pihaknya hanya bisa mengikuti jalannya kasus ini sesuai prosedur yang ada.

"Bagaimanapun harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kami hanya bisa berdoa semoga diberikan yang terbaik untuk beliaunya," kata Wira saat dihubungi SURYAMALANG.COM, Selasa (21/11/2017).

Dikatakannya, pihaknya juga terus update terkait perkembangan kasus Eddy Rumpoko melalui pengacara, yakni Togar. Ia mengatakan, setidaknya selama dua bulan ke depan kasus Eddy Rumpoko ini akan masuk ke pokok permasalahan perkara.

"Ya kami juga menjenguk beliaunya di Jakarta. Dan kami tetap berkomunikasi dengan beliaunya melalui pengacara beliau," imbuh Wira.

Diberitakan, bahwa gugatan praperadilan yang diajukan ERP terkait kasus fee 10 persen mebeler di lingkup Pemkot Batu ditolak. Hal itu diungkapkan oleh Hakim tunggal R Iim Nurohim.

"Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon. Membebankan biaya perkara pada negara," ujar Hakim R Iim Nurohim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017) seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Hakim menilai, penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah dan sesuai prosedur hukum. Dalam salah satu pertimbangan, hakim tunggal menilai barang yang disita oleh KPK adalah bukti penerimaan hadiah terkait suap pengadaan barang dan jasa di Kota Batu, Jawa Timur.

Hakim menilai, penyidik menyita dan menerima barang berdasarkan surat perintah penyitaan pada 17 September 2017. Barang tersebut disita berdasarkan tangkap tangan yang dilakukan pada 16 September 2017.

Hakim mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menerangkan bahwa dalam tangkap tangan, penyidik dapat menyita barang yang patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dapat dijadikan barang bukti.

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved