Breaking News:

Nasional

PDIP Sejak Awal Berbeda Sikap dengan Jokowi soal Menteri jadi Pengurus Partai

PDI PERJUANGAN tidak sepakat dengan Presiden #Jokowi ketika mensyaratkan menteri tidak merangkap jadi pengurus partai.

Editor: yuli
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah di kantor DPP PDI-P, Selasa (9/1/2018). 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyatakan partainya sejak awal tak sepakat dengan Presiden Jokowi soal larangan menteri di Kabinet Kerja merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Namun, karena PDI-P menghormati sikap Presiden, partainya merelakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, melepas jabatannya selaku Ketua DPP saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Sejak awal sikap PDI-P tidak sependapat dengan sikap Presiden itu. Tetapi, karena kami menyadari untuk masalah pemerintahan kewenangan itu sepenuhnya ada di Presiden sehingga sekalipun kami tidak sependapat, kami menghormati," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Padahal, menurut dia, Presiden akan lebih untung jika mengizinkan menteri-menterinya merangkap jabatan di partai.

Basarah mengatakan, banyak kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh DPR yang diisi oleh partai-partai pendukung Presiden.

Ia menilai, dengan banyak menteri merangkap jabatan, Presiden Jokowi akan lebih mudah dalam meloloskan kebijakan di DPR.

"Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung dan bergantung DPR sehingga seorang menteri dari parpol punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab menjaga kepentingan politik presidennya," kata Basarah lagi.

Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham tercatat sebagai pengurus di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Idrus didapuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.

Dengan demikian, dua menteri dari Golkar diberikan keistimewaan lantaran diizinkan merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Padahal, di awal pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi melarang menterinya merangkap jabatan agar fokus bekerja. kompas.com

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved