Breaking News:

Malang Raya

Lahan Sengketa Dijaga Brimob, Warga Desa Tegalrejo Datangi DPRD Kabupaten Malang

Koordinator warga desa Teglarejo, Kusnadi mengatakan, keberadaan personel Brimob di lahan sengketa tersebut dirasa telah meresahkan warga.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Sejumlah perwakilan warga desa Tegalrejo kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang saat diterima Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Rabu (7/2). Warga mengadu ke DPRD tentang personel Brimob yang berjaga di lahan sengketa antara warga dengan PTPN XII 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Sejumlah perwakilan warga Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang datangi DPRD, Rabu (7/2/2018).

Mereka mengadu ke DPRD Kabupaten Malang untuk bisa membantu menarik personel Brimob Polda Jatim yang menjaga lahan sengketa antara warga dengan PTPN XII di Perkebunan Pancursari.

Koordinator warga desa Teglarejo, Kusnadi mengatakan, keberadaan personel Brimob di lahan sengketa tersebut dirasa telah meresahkan warga.

Warga tidak bisa beraktivitas di lahan yang terlanjur ditanami tanaman oleh warga sebelumnya.

"Untuk itu, kami berharap anggota DPRD bisa membantu warga meminta personel Brimob ditarik dari lahan sengketa," kata Kusnadi di DPRD Kabupaten Malang, Rabu (7/2/2018).

Dikatakan Kusnadi, personel Brimob berjaga di lahan KSU (Kerja Sama Usaha) lahan milik PTPN XII Pancursari yang menjadi sengketa dengan warga Desa Tegalrejo.

Di mana lahan yang menjadi obyek sengketa adalah lahan tidur di areal PTPN XII Pancursari yang sebelumnya tidak tergarap.

"Jadi lahan yang kami tanami itu lahan tidur yang sudah puluhan tahun tidak digarap, sudah seperti hutan saja semak-semaknya. Begitu kami bersihkan dan kami tanami cengkeh serta sengon, tiba-tiba diambil oleh pihak PTPN XII dan kini dijaga Brimbob," ucap Kusnadi.

Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, keberadaan personel Brimob berjaga di lahan sengketa di Desa Tegalrejo memang sudah menjadi tugas dari Kepolisian untuk menjaga agar suasana tetap kondusif.

"Secara fakta legal formal, tanah yang menjadi sengketa adalah milik PTPN XII Pancursari, dan PTPN merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi sudah menjadi kewajiban Polisi selain menjaga ketertiban juga menjaga aset milik Negara," tutur Didik Gatot Subroto.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved