Malang Raya

Malang Corruption Watch Dorong Pemkot Bentuk Lembaga Khusus Urusi Parkir

RETRIBUSI PARKIR pada 2017 mencapai Rp 4.001.998.000. Jika tidak dikelola secara baik, akan ada banyak kebocoran. Begini usulan solusinya.

Malang Corruption Watch Dorong Pemkot Bentuk Lembaga Khusus Urusi Parkir
benni indo
Public hearing yang diinisiasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dan Malang Corruption Watch (MCW), Rabu (21/2/2018). 

SURYAMALANG.COM, KEDUNGKANDANG - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelolaan Parkir menjadi salah satu wacana yang dimunculkan dalam public hearing yang diinisiasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dan Malang Corruption Watch (MCW), Rabu (21/2/2018).

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang, Komisi B, unsur Pansus Dewan, perwakilan Hippam, AAM, IPPAT, Apkrindo, REI, Apersi, Ketua PWI Malang, pimpinan media massa Malang Raya, perwakilan perbankan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang dan juga dari unsur OPD mitra kerja BP2D.

Dalam diskusi tersebut, adanya institusi khusus yang mengurusi teknis manajemen pemungutan retribusi dan pajak daerah dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kisruh perpakiran yang ada di wilayah Kota Malang. 

Koordinator MCW, Fahruddin menuturkan, di sektor parkir kewenangan antara BP2D dan Dinas Perhubungan (Dishub) masih ‘remang-remang’.

Ia menambahkan, terdapat banyak penyelenggaraan tempat parkir yang dapat menjadi objek pajak yang kemungkinan belum tersentuh atau terdata oleh Pemkot Malang.

“Pemahaman soal kewenangan wilayah retribusi dan pajak masih belum merata. Akibatnya, seringkali masyarakat yang mengeluh soal parkir salah sasaran karena belum tahu soal tupoksi dan domain antara retribusi yang dicover Dishub dan pajak parkir yang dicover oleh BP2D,” bebernya.

Dalam data yang ia paparkan terkait pajak parkir, pada 2015 ada Rp 2.501.998.408, pada 2016 sebanyak Rp 3.001.998.000.

Sedangkan pada 2017 ada Rp 4.001.998.000. Jika tidak dikelola dengan baik, akan ada banyak kebocoran yang seharusnya masuk kas daerah.

“Buruknya pengelolaan parkir akan berdampak pada kebocoran di sektor pendapatan daerah, baik dari retribusi parkir dan juga pajak parkir,” paparnya.

Selain itu, MCW menilai pendataan objek parkir selama ini belum optimal. Kelemahan itu justru mereduksi potensi yang bisa dihasilkan dari sektor parkir daerah.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved