Pengamat Politik: Secara Etika, Dua Cawali jadi Tersangka Korupsi Mestinya Mundur

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - KPK secara resmi menetapkan 19 tersangka kasus korupsi ABPD 2015, Rabu sore (21/3/2018).

Dua di antaranya adalah calon Wali Kota Malang, M Anton dan Ya'qud Ananda Gudban. Jadi, sejauh ini hanya Cawali Sutiaji yang clear.

Wawan Sobari, pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB), menyatakan, secara etika politik semestinya sudah mundur karena tidak layak jadi calon.

"Tapi regulasinya membolehkan karena belum ada putusan inkracht sehingga hak calon tidak bisa dihalangi," jelas Wawan Sobari kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (21/3/2018) malam.

Menurut dia, sekarang tingkat kekritisan masyarakat diuji, apakah mereka tetap akan memilih para tersangka.

"Kalau masyarakat yang sudah terbiasa membaca media dan mengikuti perkembanganya tentu sudah tahu bersikap," kata dosen Ilmu Politik UB ini.

Ia berpendapat, pelajaran penting dari Pilkada Kota Malang dan Indonesia adalah bahwa elektabilitas calon bisa dipatahkan jika ada problem seperti ini.

"Pelajaran juga buat parpol atas kasus seperti ini adalah agar lebih mengedepankan integritas calon," papar dia.

Menurut dia, bagi Sutiaji, calon wali kota lainnya, kondisi ini bisa jadi momen untuk meningkatkan kesukaan publik pada dirinya jika mau memanfaatkan.

Apalagi jika nanti dua calon ditahan karena khawatir menghilangkan barang bukti, maka Sutiaji memiliki peluang besar.

"Sebab dua calonnya kan tidak bisa kampanye karena ditahan, misalkan," ujarnya.

Bagi masyarakat, dengan satu calon memang jadi pilihan sulit karena tidak ada pilihan lainnya.

"Publik dirugikan karena pilihan jadi terbatas," katanya.

Kasus calon kepala daerah terlibat korupsi dan kemudian menang juga ada namun kemudian ditahan juga. "Tapi kalau dua calon kepala daerah (jadi tersangka), baru di Kota Malang ini," imbuhnya.