Malang Raya

Anggaran Dana Desa Harusnya Bisa Dipakai untuk Memberdayakan Para Difabel

infrastruktur bisa menyentuh pada kebutuhan difabel. Misalkan balai desa, Puskesmas agar standar aksesbilitasnya tidak diskriminatif

Anggaran Dana Desa Harusnya Bisa Dipakai untuk Memberdayakan Para Difabel
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Slamet Tohari (kiri), dosen Fisib UB dan Soeharto, Direktur Eksekutif SIGAB saat acara diskusi, Jumat (23/3/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Direktur Eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Soeharto mengharapkan, agar pemerintah memberikan Juknis pada Anggaran Dana Desa (ADD) untuk memberdayakan difabel.

Selain itu, infrastruktur bisa menyentuh pada kebutuhan difabel. Misalkan balai desa, Puskesmas agar standar aksesbilitasnya tidak diskriminatif.

"Di Bantul, bisa dipakai dana desa untuk pembinaan dan pemberdayaan. Begitu juga di Kulonprogo dengan memberi kambing untuk dibesarkan," ujar Soeharto dalam diskusi kegiatan Local Media Orientation For Journalist di Hotel Swiss Belinn Kota Malang, Jumat (23/3/2018).

Hasil penjualan kambing, mereka diberi 80 persen. Dan 20 persennya digulirkan lagi. Sehingga tidak selamanya penanganan difabel dengan memakai rehabilitasi.

Namun dengan pemerdayaan lebih bermakna. Sejauh pandanganya, hal itu bisa berhasil jika ada pendampingan atau advokasi.

Dimulai dengan adanya Kelompok Difabel Desa (KDD). Dan pemerintahan desa melibatkan mereka berbagai kegiatan musyawarah, kegiatan pemerintahan dll sehingga bisa menjadi contoh desa inklusi.

"Tanpa difabel kuat, maka inklusi tidak akan maju," kata dia. Sehingga yang baik adalah dimulai dari bawah (botton up).

"Bukan top down. Nanti dianggarkan, tapi gak tahu ngapain," ujar dia.

Jika bergerak dari bawah, maka akan ada partisipasi. Kunci pokok keberhasilan desa inklusi adalah jika difabelnya bersatu. Lebih baik lagi jika ada organisasinya, seperti KDD. Selain juga campur tangan pemerintah pusat.

Slamet Tohari, dosen Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang, menambahkan, banyak regulasi-regulasi buat difabel. Namun banyak yang tidak jalan.

"Bahkan peraturan soal aksesbilitas pada bangunan milik pemerintah, seperti di kampus saya, UB juga sampai sekarang tidak jalan," paparnya.

Bahkan akses guiding block malah jadi tempat parkir. Sehingga memyulitkan mahasiswa.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved