Pilkada Kota Malang

KPK Tahan Dua Cawali Malang, KPU Nyatakan Pilkada Jalan Terus

DUA DARI TIGA CAWALI #MALANG jadi tersangka korupsi. KPU bilang, pilkada jalan terus. Yok opo iki, ker?

KPK Tahan Dua Cawali Malang, KPU Nyatakan Pilkada Jalan Terus
Tribunnews
Wali Kota Malang non aktif M Anton menunggu di ruang lobby gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (27/3/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Penahanan dua Calon Wali Kota Malang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggugurkan pencalonan mereka di Pilkada Kota Malang 2018.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Zaenudin yang dihubungi SURYAMALANG.COM, Selasa (27/3/2018) malam.

"Tidak menggugurkan. Dan masyarakat silakan menentukan pilihannya dari calon yang sudah kami tetapkan," ujar Zae melalui layanan percakapan WhatsApp.

Pernyataan Zaenudin tidak berubah dari wawancara sebelumnya.

Beberapa waktu lalu, Zaenudin juga menegaskan tahanan badan seorang calon kepala daerah tidak menggugurkan dia sebagai calon. Karenanya, calon kepala daerah yang berstatus tersangka dan ditahan tidak bisa diganti.

Berdasarkan peraturan KPU, calon kepala daerah bisa diganti jika berhalangan tetap seperti meninggal dunia, serta adanya kekuatan hukum tetap (inkrah) untuk calon kepala daerah jika mereka kesandung persoalan hukum.

"Kesimpulannya, tehadap status tersangka pada Paslon, KPU Kota Malang tetap menjalankan tahapan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan," ujar Zae.

Calon Wali Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban, diwawancarai wartawan usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap APBD-P TA 2015 kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolres Malang Kota, Kamis (22/3/2018).
Calon Wali Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban, diwawancarai wartawan usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap APBD-P TA 2015 kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolres Malang Kota, Kamis (22/3/2018). (SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo)

Ia menegaskan kembali, penggantian calon kepala daerah yang kesandung persoalan hukum, apabila sudah ada keputusan hukum tetap (inkracht) terhadap perkara yang disangkakan dan didakwakan.

Namun di sisi lain, kemungkinan akan timbul kendala baru yakni perihal debat publik. Berdasarkan aturan, para calon kepala daerah harus mengikuti debat publik yang resmi digelar oleh KPU.

KPU Kota Malang menjadwalkan debat publik pertama pada Sabtu (7/4/2018). Ketika ditanya perihal ini, Zaenudin mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan resmi terkait mekanisme debat, jika ada calon yang ditahan, pada Kamis (29/3/2018).

"Kamis (29/3/2018), kami akan ada rapat koordinasi dengan tim Paslon, persiapan debat putaran 1. Nanti Kamis saja ya rilisnya," pungkasnya.

Seperti diberitakan, penyidik KPK menahan tujuh tersangka baru dalam perkara dugaan suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang 2015, Selasa (27/3/2018).

Dua orang di antara tersangka yang ditahan itu adalah Calon Wali Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban dan M Anton.

Keduanya bersama tersangka lain ditahan penyidik selama 20 hari ke depan. Nanda Gudban ditahan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur, dan Anton ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur. 

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved