Malang Raya

Musyawarah Perihal Kesejahteraan Rakyat, Kemacetan, Banjir hingga Sampah

Kesejahteraan rakyat itu, kata Wahid, menyangkut aspek peningkatan pendapatan rakyat, kesehatan, pendidikan, juga kebersihan.

Musyawarah Perihal Kesejahteraan Rakyat, Kemacetan, Banjir hingga Sampah
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
SEPI - Kondisi gedung DPRD Kota Malang yang sepi paska penahanan sejumlah tersangka kasus suap APBD-P Pemkot Malang TA 2015, Rabu (28/3/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kesejahteraan rakyat, kemacetan dan transportasi, banjir, serta sampah merupakan hal prioritas yang harus dibicarakan untuk dicarikan solusi di Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2019. Hal ini ditegaskan oleh Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi usai Musrenbang Kota Malang, Rabu (28/3/2018).

Kesejahteraan rakyat itu, kata Wahid, menyangkut aspek peningkatan pendapatan rakyat, kesehatan, pendidikan, juga kebersihan.

"Musrenbang ini harus menghasilkan program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Malang, utamanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Kesejahteraan masyarakat itu meliputi sejumlah aspek, seperti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, juga kebersihan. Itu harus dirumuskan di program 2019," tegas Wahid.

Hal lain yang harus mendapatkan solusi di 2019 adalah kemacetan. Salah satu cara mengurai kemacetan ini dengan penataan transportasi dalam kota. Jangka pendek yang harus dilakukan, ujarnya, adalah menata angkutan umum dalam kota. salah satunya dengan mengevaluasi jalur.

"Supaya tidak semrawut apakah juga perlunya diganti angkutan kecil memakai minibus. Minibus ini bisa dikelola oleh mereka yang dulu memiliki angkutan perkotaan. Tentunya memang menimbulkan aspek sosial, karena itu harus dibicarakan dan dikaji," tegas Wahid.

Untuk mengurai kemacetan dan menata transportasi, Wahid menegaskan kebutuhan keberadaan monorel di Kota Malang sangat mendesak. Ia mengaku membangun rel di atas tanah di kawasan perkotaan Kota Malang tidak memungkinkan. Namun menurutnya, monorel yang bisa menghubungkan antara tempat pusat perbelanjaan. Ia mencontohkan monorel di Singapura yang menghubungkan sejumlah tempat perbelanjaan.

"Kemudian ada banjir. Mengatasi banjir itu tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masayrakat. Pemerintah dengan dikomandani Dinas Pekerjaan Umum bisa secara berkala berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk memantau banjir, dan penyebabnya. Namun jika banjir dikarenakan saluran buntu akibat sampah yang dibuat oleh masyarakat, harusnya masyarakat sekitar juga berpartisipasi," tegasnya.

Dan persoalan lain yang tidak kalah penting harus dicarikan solusia adalah sampah. Kota Malang, kata Wahid, telah memiliki bank sampah. Namun bank sampah ini baru bisa menyerap 20 persen sampah yang bisa didaur ulang dari 600 ton sampah yang setiap hari diproduksi masyarakat Kota Malang.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso menegaskan pihaknya akan memasukkan semua usulan Pjs wali kota itu di Musrenbang tahun ini.

"Tentunya arahan dari beliau akan kami masukkan dan carikan solusi melalui program dan kegiatan," tegas Erik. 

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved