Pilgub Jatim
Komnas HAM Sebut 9 Ribu Pemilih di Lapas Terancam Tidak Bisa Nyoblos
Bahkan penghuni lapas yang ingin menggunakan hak pilihanya juga harus memiliki surat pindah dari PPS asalnya.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: yuli
lihat foto
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sekitar sembilan ribu orang di lembaga permasyarakatan (lapas) di Jatim terancam tidak bisa mengikuti pemilihan Gubernur Jatim pertengahan tahun nanti.
Komnas HAM menyebut beberapa penyebabnya.
Di antaranya, para narapidana tersebut tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda kependudukan (KTP).
Komisiner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam mengatakan berdasarkan data, ada sekitar 19 ribu orang di lapas dan rutan bermasalah. Dari data itu, 10 ribu sudah terverifikasi.
Sedangkan sisanya, belum mendapatkan kejelasan. Masalah ini paling banyak ditemukan di Sidoarjo.
Ada dua rutan dan empat Lapas di Sidoarjo yang butuh perhatian lebih untuk diberikan hak suara saat Pilgub Jatim.
“Ada beberapa problem, seperti tidk bisa menunjukkan NIK, e-KTP dan juga tidak memiliki surat keterangan (suket),” ujar Anam ketika menandatangani deklarasi pilkada damai 2017 di Kantor KPU Jatim, Kamis (19/4).
Padahal, para penghuni lapas seharusnya memiliki data diri jelas ketika ditahan.
Menurutnya, penghuni lapas tak mungkin bisa masuk ke dalam lapas kalau identitasnya tidak jelas.
Oleh karena itu, Anam mengusulkan agar KPU memiliki aturan khusus untuk menyelesaikan masalah ini.
Sebab, rumah tahanan (rutan) rutan ini memang memililki kekhasan tertentu.
“Yang membuat mereka terancam tidak bisa memilih adalah aturan KPU. Maka dari itu kami berharap ada aturan khusus soal lapas,” tuturnya.
Selain data pemilih lapas, yang juga menjadi perhatian Komnas HAM adalah pengungsi Syiah di Jemundo.
Pria asal Malang ini mengepresiasi peran pemprov yang telah mengelolanya secara baik.
Hanya saja, saat ini lokasi pemungutan suara masih belum jelas.
